JABAR EKSPRES, BANDUNG – Pengeloaan tata ruang di Wilayah Kota Bandung, Jawa Barat kian hari semakin padat.
Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin tinggi, pembangunan pun kian tinggi.
Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Diciptabintar) Kota Bandung, Ruli Subhanudin mengaku, pengelolaan tata ruang sampai saat ini tergolong banyak kendala.
“Contoh kasar lah, misalnya ada kawasan perumahan tetapi karena ramai dibuka cafe, misalnya,” kata Ruli melalui seluler, Kamis (13/4).
“Ketika dibuka, mereka memikirkan kepentingan ekonomi saja dan tidak melihat kepentingan dampak,” lanjutnya.
Ruli mengungkapkan, pengelolaan tata ruang perlu dukungan dari masyarakat, alias tak bisa hanya oleh Diciptabintar sendiri.
“Contoh parkir jadi banyak, terus macet. Kurang lebihnya seperti itu. Ketika tidak diakomodir, menganggapnya mempersulit investasi atau apapun itu. Jadinya serba salah,” ungkapnya.
Ruli menerangkan, wilayah Kota Bandung untuk pengelolaan kawasan perkotaan terbagi menjadi 8 Sub Wilayah Kota (SWK).
“Ada Bojonegara, Cibeunying, Tegalega, Karees, Arcamanik, Ujungberung, Kordon dan Gedebage,” terangnya.
Ruli menjelaskan, dari 8 SWK tersebut secara keseluruhan luas lahannya sekira 17.000 hektare.
“Kota Bandung secara umum pengelolaannya diarahkan ke Timur, ada 4 SWK. Arcamanik, Ujungberung, Kordon dan Gedebage,” jelasnya.
Terkait hal itu, Ruli memaparkan, apabila daya tampung dan daya dukung wilayah tidak dilakukan pengendalian, maka dampaknya bisa domino.
Selain itu, kian padatnya tata ruang serta memadatnya akses lalu lintas, berdampak juga terhadap lingkungan.
“Artinya, fungsi dan daya dukung sudah tidak sesuai dengan daya tampung, maka bisa berdampak. Bisa jadi banjir, macet dan lain-lain,” paparnya.
“Saya harap ada kesadaran masyarakat juga dalam mendukung pengelolaan tata ruang di Kota Bandung,” tutup Ruli (Mg1).
BACA JUGA : Info Gempa Terkini M 2,6 di Sulawesi Selatan Hari Ini 13 April 2023
