JABARESKPRES.COM, BOGOR – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fahdilah menyoroti terkait anggaran program pembangunan di Kota Bogor yang menurutnya belum merata.
Hal itu dikatakan usai pihaknya menggelar rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor, Rabu (15/2) malam. Dalam raker ini, pihak legislatif mencoba meminta laporan rencana kerja (Renja) di tahun 2023 terkait pembangunan di wilayah.
Anna menyebut, berdasarkan hasil rapat pembangunan dan program di tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya Dedie A Rachim dapat disimpulkan proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja.
Sebab, sambung dia, hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.
“Jadi camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan,” tuturnya.
“Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat,” imbuhnya.
Dengan begitu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera membuat susunan anggaran dan melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.
Politisi PKS itu menilai, sejatinya keberadaan kantor kelurahan itu harusnya menjadi penting. Karena merupakan representatif Pemkot Bogor yang berada di wilayah.
“Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran,” sebutnya.
Dirinya membeberkan, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarana prasarana (Sarpras) kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor.
Karena, kata dia, berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras untuk kelurahan masih berada di angka Rp75 juta. Padahal, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji untuk menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.
“Kita lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi, kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah,” lirihnya.
