“Kami berharap bahwa 2023 atau 2024 itu, sudah bisa menambah jumlah unit sekolah negeri baru. Karena, kemarin DED sudah selesai, kajian sekolah negeri untuk semua kecamatan se-Kota Bogor iedalnya juga sudah dilakukan oleh Bappeda, jadi sudah harus bisa direalisasikan sebelum pak wali selesai jabatan,” ujar JM.
Opsi menambah jumlah sekolah tidak hanya seukur membangun sekolah baru dengan membeli lahan yang ada. Tetapi dengan malakukan akuisisi terhadap sekolah swasta yang sudah sepi peminat juga bisa dilakukan guna menambah jumlah SMP Negeri.
Sedangkan untuk tingkat SMA, JM menjamin bahwa pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendanai pembangunan sekolah SMA Negeri baru di Kota Bogor.
“Bicara anggaran, provinsi siap membantu, apalagi untuk sekolah SMA negeri. Kami pimpinan DPRD Kota Bogor sudah dua kali ke dinas pendidikan provinsi jabar, tinggal mengusulkan dimana lahannya, baik lahan pemerintah atau lahan sistem pinjam pakai, pemprov siap membiayai, menganggarkan untuk pembangunan SMA, tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak,” tegas JM.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Selatan pada Rabu (25/1). Dimana, menurutnya perlu segera dibangun SMP dan SMA Negeri di Bogor Selatan untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas pendidikan.
“Saat ini baru ada SMAN 4 yang hanya mengakomidir warga di Kelurahan Empang, Bondongan, Ranggamekar dan sekitarnya. Ini harus segera direalisasikan, agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah SMA karena tidak mampu membayar biaya di sekolah swasta. Saya mencatat, tahun lalu ada 163 anak yang putus sekolah dan yang terbanyak di Kelurahan Rancamaya ada 68 anak, Bojongkertakerta 39 anak dan Genteng 22 anak,” jelas Dadang dihadapan Walikota Bima Arya.
Selain bidang pendidikan, pembangunan infrastuktur juga masih banyak yang belum terealisasi, seperti pembangunan TPT dan perbaikan wilayah yang terkena longsor di Bogor Selatan yang menurut catatan pihak Kecamatan ada lebih dari 57 titik di wilayah longsor dan 8 titik banjir.
“Saya sendiri mencatat ada beberapa wilayah yang sejak tahun 2000 terkena longsor dan sudah disurvei pak Wali, namun sampai sekarang masih belum juga dibangun diantaranya di wilayah RW 9 dan 10 Kelurahan Bondongan, di RW 3 Kelurahan Muarasari. RW 15 Kelurahan Cipaku dan beberapa wilayah lainnya.
