BANDUNG – Elemen masyarakat prihatin dengan sikap pejabat di daerah yang menghabiskan sebagian anggaran kemiskinan hanya untuk gelar rapat di hotel dan studi banding.
Diketahui, anggaran kemiskian dari pemerintah pusat sebesar Rp 500 triliun. Namun, anggaran tersebut terkuak tidak terserap dengan maksimal akibat olah pejabat yang terkesan menghambur-hamburkan anggaran.
Akibatnya, angka kemiskinan masih tinggi meski dianggarkan sebesar Rp 500 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan mengaku sangat ironis dengan sikap pejabat saat ini.
Cecep menilai, anggaran kemiskinan yang seharusnya dapat mensejahterakan warga miskin, malah dipakai untuk memakmurkan orang-orang kaya.
“Intinya, masalah kemiskinan jangan dijadikan sebagai komoditas proyek, itu tidak boleh. Coba dihitung berapa banyak program kemiskinan yang bisa dientaskan dari Rp 500 T. Jangan-jangan tidak berkurang atau memang berkurang tapi tidak signifikan,” ujar Cecep saat dihubungi Jabarekspres.com, Senin 30 Januari.
Cecep menegaskan, hal tersebut seharusnya dapat dicegah oleh Badan Pengawas hingga Inspektorat di masing-masing daerah. Sehingga jika ingin mengeluarkan anggaran kemiskinan sebesar Rp 500 T tersebut, maka harus ada kajiannya.
Sayanknya, keberadaan instansi tersebut tampaknya hanya sebatas simbolis tanpa melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa membawa perubahan.
“Ini butuh kajian, sehingga anggaran kemiskinan tidak sebesar itu. Auditnya gimana, harus diperlihatkan. Bahkan anggaran kemiskinan itu asalnya dari mana, APBN atau dari utang negara? Tapi terlepas dari itu memang ini di luar kewajaran,” nilainya.
Anggaran Kemiskinan Harus Mampu Sejahterakan Warga Kurang Mampu
Saat disinggung terkait masalah kemiskinan di Jabar, Cecep mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak kelompok rentan miskin yang belum terisolir.
“Kemiskinan Jabar termasuk yang relatif lumayan, setahu saya berapa persen anggaran yang dikeluarkan, dikalikan dengan jumlah penduduk. Tapi Jabar masih banyak kelompok rentan miskin,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Cecep berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi terkait dengan pengentasakan kemiskinan tersebut.
“Pemerintah harus segera punya pemetaan berapa tahun bisa diatasi masalah kemiskinan ini. Kemudian apa yang sudah dilakukan, dan siapa yang melakukan dan melalui apa,” rincinya.
