BANDUNG BARAT – Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengungkapkan, untuk melakukan revolusi mental ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pemkab Bandung Barat harus mengubah budaya berkerja di setiap instansi pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Hengky Kurniawan dalam kegiatan Bandung Barat The Beauty Of Priangan yang dilaksanakan di Taman Lembah Dewata Lembang, pada Jumat (30/12/2022).
“Ini salah satu bagian dari program pemerintah pusat, di mana untuk melakukan revolusi mental ASN, kita harus merubah cara kerja kita dengan melayani masyarakat semaksimal mungkin,” ucap Hengky.
Menurutnya, revolusi mental ASN ini adalah ikhtiar untuk memperbaiki serta membangun karakter Aparatur Sipil Negara di kompleks perkantoran Pemda Bandung Barat.
Tidak hanya itu, revolusi mental ASN menjadi kunci bagi terwujudnya revolusi mental bangsa, sebab ASN adalah rule model yang menjadi faktor pengungkit serta pendorong revolusi mental masyarakat.
“Jadi ASN yang melayani. ASN yang berintegritas bersih itu akan menjadi contoh bagi keseluruhan masyarakat KBB,” jelasnya.
Hengky juga mengatakan, untuk mendorong revolusi mental tersebut, selain melayani masyarakat dengan baik. Pemkab Bandung Barat juga sudah menerapkan sistem memberikan penghargaan dan sangsi.
Sistem pemberian penghargaan tersebut, kata Hengky, diberikan bagi mereka yang berkinerja serta hukuman bagi mereka yang tidak berkinerja atau melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara.
Setiap pejabat, harus diberikan target-target capaian, dan apabila tidak mencapai target-target itu, maka pejabat tersebut harus siap untuk digantikan oleh mereka yang dipandang lebih mampu. Berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
“Seperti hari ini, kita menggelar giat Jumat Bersih. Itu bagian dari revolusi mental bagaimana kita bisa menjaga kebersihan di sekitar kita. Reward dan punnishment-nya jelas, kita berikan piala bergilir. Hal itu dilakukan agar mereka bisa tumbuh rasa gotong-royong dan juga empati terhadap sekitarnya,” kata Hengky
Oleh karena itu, seluruh jajaran pimpinan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) harus turut aktif melakukan perubahan untuk memajukan masing-masing daerah.
“Seluruh pimpinan SKPD tidak boleh terlena dengan fasilitas kantor yang diberikan, tetapi harus bekerja keras mewujudkan target-target yang diberikan, memimpin seluruh stafnya untuk bekerja dalam tim, aktif mendengarkan keluhan-keluhan masyarakatnya, dan secara terus-menerus mencari terobosan dan inovasi-inovasi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh unit kerjanya,” tandasnya. (mg1)
