Jabarekspres.com – Sedianya Markas Kepolisian Resor (Mapolres) dan Kantor Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi satu hal yang sangat penting sebagai daerah otonomi baru (DOB).
Mengingat KBB sendiri memiliki lahan yang sangat luas secara geografis dan jumlah penduduk yang begitu banyak.
Diketahui sebelumnya, harapan adanya Mapolres dan Kejari sangat dinanti sejak tahun 2014 lalu. Namun, sampai detik ini belum bisa terpenuhi karena masih ada sejumlah kendala yang masih dihadapi.
”Saya minta untuk rencana pembangunan Mapolres dan Kejari ini masuk dalam APBN 2024. Tapi, saya ingin lihat dulu wujud hibahnya,” ucap Anggota Komisi III DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui di Gedung HBS Cimareme.
Cucun menegaskan, jangan sampai ketika pihaknya sudah menyiapkan anggaran, tapi kesiapan prasarana seperti lahan belum ada, dan pada akhirnya anggaran ada tapi tidak bisa direalisasikan.
”Kalaupun dilaksanakan secara paksa maka akan jadi pelanggaran karena tentunya bakal diaudit BPK,” ucapnya
Cucun juga menyebut, dengan belum adanya Mapolres dan Kejari di KBB ini, siapa yang akan menciptakan Kamtibmas di sini. Sedangkan, Mapolresnya masih menginduk di Kota Cimahi.
”Sama halnya begini, orang Gununghalu butuh dengan Kasat Reskrim, tentunya tidak akan mau ke Gununghalu paling intruksikan anggota Polsek di sana,” katanya
Kehadiran Mapolres dan Kejari di KBB, kata Cucun, sangat mendesak dan jangan sampai seperti di daerah Jawa di mana ada satu Bhabinkamtibmas menangani tiga desa.
”Saya tidak mau di dapil saya ada kondisi seperti itu. Kalau perlu rekrut polisi di setiap desa dan jangan sampai ada satu Mapolres membawahi dua atau tiga kabupaten,” ucapnya.
Karenanya pembangunan Mapolres dan Kejari ini dibiayai APBN, dengan alasan pandemi COVID-19 serta lain-lainnya, pembangunan Mapolres dan Kejari ini sangat mendesak.
”Gimana mau tercipta Kamtibmas dan penegakan hukum kalau kantor Kejarinya gak ada. Termasuk, harus ada juga kantor pengadilan,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, kehadiran Mapolres dan Kejari ini harus perjuangkan, apalagi saat ini dirinya mewakili satu-satunya dapil Jawabarat yang masuk dalam Badan Anggaran di DPR RI
