BANDUNG BARAT – Driver Ojol (ojek online) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transportasi Nusantara (FSPTN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk segera merealisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 mengenai Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Wakil Ketua FSPTN Bandung Barat Martin Hilinaa Zebua mengungkap pada aturan tersebut pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 2 persen dari APBD untuk BLT driver ojol, petani, dan nelayan.
Di Bandung Barat sendiri pihaknya belum menerima laporan penyaluran bantuan tersebut. Tak ada satu pun diriver ojol yang berada di bawah naungan FSPTN KBB mendapatkan uang bantuan sosial sebesar Rp 600 ribu itu.
“Nah kan Oktober sudah diumumkan, tapi sampai detik ini pemerintah daerah tidak memberikan ke kita, maka kita samperin di akhir tahun ini untuk meminta kejelasan,” ucap Martin usai menggelar audiensi di Kantor Pemda Bandung Barat, Selasa 27 Desember 2022.
Martin mengatakan setelah melakukan audiensi pihaknya masih belum menerima kejelasan. Pemerintah Daerah malah saling lempar tanggungjawab mengenai kebijakan itu. Pertama-tama Martin bersama perwakilan sopir Ojol disarankan menemui perwakilan Dinsos, akan tetapi saat ditemui tak ada satupun dari mereka memberi penjelasan.
“Kita minta BLT ini segera direalisasikan kalau ada, kalau gak ada, kami minta pernyataan terbuka dihadapan publik. Karena kalau enggak ada, kita gak maksa,” tuturnya
Tidak hanya soal BLT, driver Ojol di Kabupaten Bandung Barat juga mendesak Pemkab Bandung Barat agar menyampaikan ke pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi pada Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
“Kalau Permenhub harus direvisi agar sama-sama enak, sama-sama diuntungkan bagi aplikator maupun sopir Ojol. Kita juga ingin Pemerintah Daerah dilibatkan dalam pengawasan aplikasi Ojol, khususnya oleh Diskominfo,” tuturnya.
Martin juga mengatakan, apabila tetap tak menemui kejelasan dari pihak pemerintah daerah. Kalangan sopir ojek online bukan tak mungkin mengerahkan massa untuk demonstrasi.
“Sampai sekarang kita belum terima kejelasan, terutama soal BLT. Kalau dalam beberapa hari tetap begini, bukan gak mungkin kita gelar demonstrasi,” tutupnya. (mg1)
