BANDUNG BARAT– Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyebut, praktik pemungutan di sekolah masih menjamur terutama di SMA/SMK Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan dengan alasan sekolah masih membutuhkan support anggaran untuk membangun sekolah.
Menurut Dede Yusud, anggaran bantuan dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SMK/SMA disebut tak mencukupi. Oleh sebab itu, Pemprov Jabar perlu memberikan support lebih mengingat SMA/SMK kewenangannya ada di provinsi.
“Anggaran dari BOS yang diterima SMK/SMA bisa saja belum cukup, makanya saya mendorong Pemprov Jabar tetap memberi support. Seperti anggaran untuk fisik, rehab bangunan rusak, bantuan perlengkapan, pelatihan, dan lainnya, sehingga tidak ada alasan sekolah untuk melakukan pungutan,” ucap Dede Yusuf saat ditemui di SMK Bandung Barat, Rabu 21 Desember 2022.
Disebutnya, setiap kali ada sekolah yang melakukan pungutan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat langsung bereaksi. Pihak sekolah melakukan pungutan karena janji provinsi untuk membantu tak sesuai harapan, sampai pungutan terpaksa dilakukan.
Ada kesan saling lempar komitmen dan tanggung jawab antara sekolah dan pihak Pemprov Jabar. Padahal semestinya kalau mau melarang dibuat aturan, sekaligus provinsi mensupport anggaran agar tidak terjadi pungutan.
“Jadi kesannya seperti yang saling lempar tanggungjawab. Mestinya ada aturan jelas dan dibarengi dengan support dari provinsi. Sehingga ke depan tidak ada lagi pungutan di sekolah yang dilakukan,” jelasnya.
Pemprov Jabar beralasan terbatas anggaran akibat COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun yang menjadi penyebab minimnya anggaran ke sekolah. Dede menyebut, untuk mengatasi permasalahan itu dirinya meminta kebijakan pendidikan yang digulirkan Pemprov bersinergi dengan program pusat.
Dede mengatakan, Pemprov Jabar beralasan keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun menjadi penyebab minimnya support anggaran ke sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya meminta kebijakan pendidikan yang digulirkan Provinsi Jawa Barat agar bersinergi dengan program pusat.
Dede mengatakan, selama ini ia seringkali mendapat banyak keluhan saat berkunjung ke SMA/SMK di Jawabarat, yang kurang mendapatkan dukungan dari provinsi.
