DPRD Jabar Serahkan Raperda RTRW untuk Dikaji

“Agar terwujudnya penataan ruang provinsi dilakukan melalui kesesuain program dan ruang serta pengawasan,” ucap dia.

Pansus VI pun meminta Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 ini sebagai dasar hukum atau acuan untuk setiap rencana pembangunan di Jawa Barat.

Menurutnya, salah satu yang menjadi poin penting dalam Raperda ini adalah, penyedian lahan abdi untuk ketahanan pangan.

Lahan Abadi ini ditetapkan dalam Raperda RTRW dan lahan abdi harus dimiliki oleh setiap Kabupate/Kota di Jabar.

‘’Ini dilakukan agar ketersediaan lahan pertanian tetap ada dan tidak tergerus oleh perkembangan pembangunan di Jabar,’’ ujarnya.

“Pembangunan baik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” pinta dia.

Lalu, Pansus VI meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan agar Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 tersebut dievaluasi oleh Kemendagri sebelum ditetapkan menjadi Perda.(win/yan)

DPRD Jabar, Pansus VI, Raperda RTRW, Kemendagri, Lahan Sawah Abadi, Hasbullah,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *