BOGOR – DPRD Kota Bogor berencana meningkatkan anggaran tanggap bencana didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mendatang.
Hal itu dirasa perlu lantaran maraknya peristiwa bencana yang terjadi pada tahun ini, sehingga kedepan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dapat lebih lebih responsif memberikan keputusan maupun bantuan ketika adanya bencana.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan, dengan begitu pihaknya berharap anggaran tanggap bencana di APBD 2023 dapat menjadi dorongan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor agar lebih maksimal merespon situasi bencana.
“Selain kesiapan anggaran, SOP terkait tanggap bencana juga perlu diperbaiki, sehingga apa yang dialokasikan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat guna,” ungkapnya kepada Jabar Ekspres dikutip Jumat, 21 Oktober 2022.
Dengan adanya peningkatan anggaran tanggap bencana, sambung dia, maka daya dukung dari alat yang dimiliki oleh BPBD Kota Bogor bisa ditingkatkan.
Sebab, hal tersebut nantinya akan menunjang kinerja dari BPBD untuk penanggulangan bencana dikemudian hari.
“Sehingga kehadiran BPBD bisa dirasakan betul oleh masyarakat di lokasi titik bencana,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan, mengingatkan kepada jajaran Pemkot Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018.
“Kita punya perda nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah kota, disitu kita harus tanggap,” paparnya.
Dirinya juga meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam APBD 2022.
Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Politisi Gerindra itu mengaku sempat menyampaikan kepada Wali Kota bahwa belanja tidak terduga (BTT) untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan, sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi. Sekaligus proses birokrasi yang ada perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi kita yang saat ini tengah siaga bencana, agar masyarakat bisa mendapatkan intevensi dengan cepat,” bebernya.
