JabarEkspres.com, BANDUNG – Persentase permukiman kumuh per tahun 2022 alami penurunan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyebut bahwa saat ini angka berada di sekira 2,79 persen. Berbeda dengan tahun lalu, yakni di atas 2,8 persen.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi menjelaskan, saat ini pihaknya tengah siapkan target selanjutnya, yakni supaya menyentuh pada angka 2,5 persen.
“Karena harus terus turun. Kami terus melakukan perbaikan lingkungan seperti rutilahu, perbaikan jalan lingkungan, drainase, pembangunan saluran air bersih, pengolahan air limbah,” jelas Rizki di Balaikota, Rabu, 19 Oktober 2022.
Dia menambahkan, kategori permukiman kumuh didominasi kawasan padat penduduk. Sementara untuk penanganan kawasan kumuh, lanjutnya, melalui perbaikan lingkungan.
“Misalnya. Kecamatan Babakan Ciparay, lalu Rancasari, itu memang kita perlu proses perbaikan lingkungannya terlebih dulu,” tambahnya.
“Karena tugas kita itu lima yaitu rutilahu, jalan lingkungan, air bersih, drainase lingkungan dan pengelolaan air limbah. Penanganan ini bukan dilihat dari domisili warganya tapi dari kondisi lingkungannya,” tegas Rizki.
Dia menuturkan, walaupun wilayah kumuh tersebut masih didominasi pendatang, tapi pihaknya untuk saat ini tidak terlalu fokus terhadap kasus demikian.
“Kawasan kumuh itu untuk ditata, harus memenuhi syarat yaitu rutilahu yang akan dibantu itu merupakan hak milik, tapi kondisinya tidak layak,” tuturnya.
“Kalau penertiban bantaran sungai itu kewenangan DSDABM dan BBWS. Kita cuma di kawasan pemukiman saja dan kalau bangunan liar itu bukan wewenang kita,” pungkasnya.*** (zar)
