BANDUNG – Adanya undangan orang tua siswa SMP Negeri 16 Kota Bandung untuk acara sosialisasi PIP (Program Indonesia Pintar) di gedung milik PKS sempat menuai polemik.
Sebab, kegiatan tersebut dituding sebagai ajang politik praktis yang dilakukan Aparatur Sipil Negera (ASN) karena berlangsung di gedung milik PKS.
Menanggapi sorotan itu, Tim Advokasi Anggota DPR RI Ledia Hanifah Elton Agus Marjan mengatakan, kegiatan sosialisasi PIP sebetulnya perlu dilakukan agar masyarakat khususnya orang tua siswa paham mengenai mekanisme PIP.
Untuk melakukan sosialisasi PIP itu, sebagai anggota DPR RI yang berada di Komisi X Ledia Hanifa berkewajiban memberikan penjelasan mengenai program PIP yang berasal pemerintah pusat itu.
‘’Jadi Kapasitasnya Ibu Ledia Hanifa adalah sebagai anggota dewan,’’ ujar Elton ketika memberikan keterangannya kepada Jabareskpres,com, Kamis, (12/10).
Dia mengatakan, PIP sebetulnya sudah berlangsung lama. Namun, agar masyarakat lebih paham mengenai mekanismenya perlu disosialisasikan lagi.
Sejauh ini banyak aspirasi yang datang ke Ledia Hanifa menganai program PIP itu. Sehingga, sebagai anggota DPR RI sudah berkewajiban memberikan pemahaman mengenai program PIP tersebut kepada para orang tua siswa.
‘’Jadi sosialisasi program PIP itu datang berdasarkan aspirasi masyarakat kepada Ledia Hanifa anggota DPR RI,’’ ujarnya.
Acara sosialisasi KIP tersebut tidak ada kaitannya dengan politik praktis atau mengarahkan kepada salah satu partai. Hanya saja dia mengakui bahwa pelaksanaaan kegiatan tersebut di Gedung milik PKS.
Program PIP sendri ada dua jalur, dari Pemkot Bandung dan Pemerintah pusat. Sehingga perlu adanya advokasi dan pemahaman.
Terdapat 250 ribu penerima manfaat dari PIP itu. Mereka banyak yang mendapatkan bantuan dengan jumlah yang berbeda-beda.
Untuk itu, polemik ini harus dipahami dengan jelas mengenai tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI.
‘’Ini sebuah ketidakpahaman masyarakat karena diaturan, mengenai tempat untuk sosialisasi tidak dibatasi. Jadi bisa di tempat mana saja,” pungkasnya
Sebelumnya, polemik surat undangan untuk untuk orang tua siswa SMP Negeri 16 Kota Bandung menjadi perbincangan hangat.
Bahkan sejumlah Fraksi PDIP Kota Bandung menuding sikap ASN Kota Bandung yang terjun ke dalam politik praktis.
