BOGOR – Dalam rangka persiapan asesmen penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan di lingkungan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, jajaran direksi dan dewan pengawas mengikuti sosialisasi di Ruang Rapat Utama, Kantor Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, belum lama ini.
Dalam pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Sekda Kota Bogor Sofiah Syarifah yang juga Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor didampingi anggota Dewan Pengawas Hanafi, Dody Rosadi, Direktur Teknis Ardani Yusuf dan Direktur Umum Rivelino Rizky.
“Sekarang kita sudah menyusun Good Corporate Governance, tata kelola PDAM (Tirta Pakuan) bersama perwakilan BPKP yang melakukan sosialisasi GCG tentang berbagai hal terkait, misalnya apa saja yang harus diteliti, diperiksa dan sebagainya,” ungkap Syarifah kepada Jabar Ekspres dikutip Selasa, 4 Oktober 2022.
“Kita lakukan sosialisasi dan nanti setelahnya akan ada asesmen, ini sangat bermanfaat. Dari BPKP lebih memberikan asistensi kepada kita, bagaimana menjalankan perusahaan BUMD yang baik,” imbuhnya.
Dia menjabarkan, pada umumnya badan usaha yang sudah memiliki GCG adalah PDAM. Dan untuk Kota Bogor bisa menjadi masukan mengingat Kota Bogor memiliki beberapa BUMD.
Outputnya, sambung dia, berupa penilaian berupa masukan sebagai perbaikan, mulai yang sifatnya internal maupun eksternal. Berdasarkan keterangan yang disampaikan perwakilan BPKP dalam melakukan asesmen untuk BUMN ada 590 lebih indikator, sementara untuk BUMD indikatornya lebih sedikit yakni sekitar 390-an.
“Untuk GCG sudah disusun. Artinya tata kelola BUMD Tirta Pakuan Kota Bogor ingin lebih baik, kita belum semua BUMD atau PDAM memiliki GCG. Kehadiran BPKP untuk melihat dan mereview yang sudah memiliki GCG, antara lain Kabupaten Bandung dan saat ini Kota Bogor. Masukan dari BPKP akan kita jadikan ‘suplemen’ agar lebih sempurna,” bebernya.
Direktur Umum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Rivelino Rizky menambahkan, sosialisasi GCG merupakan program BPKP Jawa Barat bagi PDAM di Provinsi Jawa Barat yang sudah memiliki dokumen GCG. Sementara terkait dengan rencana asesmen ada beberapa item yang harus disiapkan, diantaranya terkait data-data.
