JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tetap akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2023 nanti.
Untuk program ini, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian dengan skema semi bantuan sosial (Bansos).
‘’Ini sudah disepakati pada rapat komite Cipta Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidan Perekonomian,’’ kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Selasa, (4/10).
Untuk penyesuaian Program Kartu Prakerja pada 2023 ini pemerintah juga menaikan alokasi anggaran menjadi Rp 5 Triliun dengan target 1,5 juta penerima.
Untuk skema semi bansos pemerintah akan memberlakukan sampai dengan akhir tahun ini. Sedangkan pada 2023 akan diberlakukan skema normal.
Untuk Skema normal akan dilakukan penyesuaian besaran sebesar Rp 4,2 juta per peserta penerima program Katu Prakerja.
Adapun untuk rinciannya akan dipergunakan untuk bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta. Untuk insentif pascapelatihan sebesar Rp 600 ribu diberikan satu kali. Kemudian ada insentif sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
‘’Program Kartu Prakerja juga akan diimplementasi secara online, offline, maupun hibrida,’’ ucap Airlangga Hartarto.
Melalui skema normal ini, peserta program Kartu Prakerja memiliki peluang lain untuk menerima bantuan dari kementerian atau Lembaga.
Airlangga Hartarto menambahkan, untuk pengawasan dan pendampingan, Menko Perekonomia sudah meminta kepada Kejaksaan Agung, BPK RI dan Kepolisian Republik Indonesia.
Program Kartu Prakerja 2023 nantinya akan difokuskan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja.
‘’Bantuan biaya pelatihan ini diberikan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling,’’ ujarnya.
Airlangga Hartarto menambahkan, Program Kartu Prakerja diharapkan akan difokuskan pada peningkatan kompetensi sesuai dengan konsep awal ketika program dicanangkan di masa Pandemi,
Saat ini total penerima program Kartu Prakerja berjumlah 14,9 juta. Sedangkan pada 2022 ini mencapai 3,46 juta.
‘’Sebanyak 53,6 persennya merupakan target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI),’’ pungkas Airlangga Hartarto. (yan).
