BOGOR – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini dinilai sangatlah tidak tepat. Karenanya Atang ingin kenaikan BBM dibatalkan.
Dia berpendapat kenaikan harga BBM akan memicu inflasi, serta tidak sejalan dengan semangat yang dikampanyekan pemerintah dengan tage line ‘pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat’.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut akan menghantam perekonomian masyarakat yang baru saja berusaha bangkit pasca pandemi.
“Seharusnya pemerintah berempati dengan kebijakan yang mendorong upaya kebangkitan tersebut,” ungkapnya kepada Jabar Ekspres dikutip Selasa, 13 September 2022.
Selain itu, kenaikan BBM dapat menimbulkan efek berantai khususnya pada kalangan menengah kebawah yang harus memikul beban baru.
“Baru mau pulih saja sudah dihantam inflasi, bagaimana masyarakat bisa bangkit kalau begitu” ucap Ketua DPD PKS Kota Bogor tersebut.
Atang menilai, adanya bantuan langsung tunai (BLT) mencapai Rp24,17 triliun yang bersumber dari APBN sebagai langkah pemerintah pusat menanggulangi kenaikan BBM, juga tidak efektif.
Sebab, sambung dia, dampak kenaikan BBM akan mempengaruhi semua kelas masyarakat, sementara BLT hanya diterima sebagian kecil masyarakat dan itupun dalam waktu singkat, akan tetapi kenaikan harga-harga barang akan berlangsung seterusnya.
“Bagaimana bagi masyarakat yang tidak menerima BLT. Inflasi akan dirasakan oleh semuanya, waktunya pun berlangsung lama. Justru seharusnya anggaran untuk BLT dan proyek-proyek besar tersebut bisa dialihkan untuk mengatasi masalah BBM. Untuk itu pemerintah seharusnya segera batalkan kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Dia membeberkan, adanya gelombang aksi unjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM disejumlah wilayah khususnya Kota Bogor menandakan bahwa masyarakat tercekik.
Kebijakan kenaikan harga BBM itu direspon oleh penolakan yang sangat luas, untuk di Kota Bogor aksi unjuk rasa berjalan lebih dari sepekan dengan massa yang terdiri dari mahasiswa, kelas pekerja hingga ibu rumah tangga menyuarakan aspirasinya menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.
Bahkan, lanjutnya, aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat itu digelar di berbagai titik salah satunya adalah di depan gedung DPRD Kota Bogor.
