JABAREKSPRES.COM – Ratusan driver ojek online atau ojol melakukan aksi demo ke Balaikota Cirebon. Demo pengemudi ojol ini digelar untuk menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan.
Ratusan peserta aksi berbaju hijau tersebut menyampaikan 11 tuntutan terkait banyak hal yang mereka alami, diantaranya soal kenaikan harga BBM sampai dengan insentif. Tutntutan yang disampaikan tidak hanya untuk pemerintah dan pemegang keijakan, namun juga ada 8 tuntutan yang disampaikan untuk Aplikator yang memaunginya.
Beberapa tuntutan tersebut diantaranya adalah, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karen akan berdampak pada penghasilan mereka.
Tuntutan berikutnya terkait dengan status hukum ojek online. Juga kepastian terhadap aplikator yang tidak memiliki kantor operasional di Kota Cirebon.
Berikutnya adalah tuntutan mengenai persaingan tarif usaha yang tidak sehat dari aplikator, dan pada akhirnya merugikan ojek online.
Persoalan lain yang disuarakan ojol adalah potongan seluruh aplikasi per transaksi menjadi 10 persen di wilayah Jawa Barat.
Perlunya pembatasan pendaftaran driver dan dibuatkan regulasi, agar ada keseimbangan antara order dengan jumlah pengemudi roda 2.
Perubahan pembatasan usia minimal dan maksimal untuk menjadi driver ojek online. Hapuskan biaya di luar perjanjian kemiteraan seperti biaya parkir, pemesanan driver, biaya jasa aplikasi.
Tidak kalah penting adalah driver ojol menuntut pengembalian insentif dan hilangkan double order.
Sementara untuk kepolisian, agar mengaktifkan kembali patroli di malam hari untuk menjamin keselamatan mereka yang beraktivitas termasuk ojol.
Menanggapi tuntutan driver ojol, Walikota Cirebon, Nashrudin Azis mengaku akan meninjau lagi, mana operator yang sudah mendapatkan pengesahan, dan yang sudah diproses maupun belum sama sekali.
“Kita perbaiki ke depan. Itu peran pemerintah. Bagaimana agar masyarakat Kota Cirebon mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah tentang keberadaan ojol,” tutur walikota, kepada radarcirebon.com.
Terkait tuntutan tolak kenaikan BBM, walikota menyebut bahwa tugas daerah saat ini adalah memastikan program pemerintah pusat agar tepat sasaran di daerah. Terutama dalam masa transisi dalam penyesuaian harga BBM.
Mengenai aksi demo dari ojol di Cirebon Raya yang dipusatkan di Balaikota Cirebon, walikota mengaku mengapresiasi. Sebab, keberadaan ojol juga perlu mendapatkan perhatian.
