KAB BANDUNG BARAT – Puluhan massa tenaga kerja kontrak (TKK) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam organisasi Presedium Honorer Bandung Barat, menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rabu (7/9).
Para pegawai non-ASN tersebut meminta kejelasan Pemda Kabupaten Bandung Barat terkait gaji. Karena, APBD mencantumkan anggaran upah hanya sampai September 2022.
Sisanya, Oktober hingga Desember 2022 belum ada kejelasan. Mereka juga mempertanyakan nasibnya pasca adanya aturan honorer dari pemerintah pusat, November 2023 mendatang.
Koordinator Presedium Honorer Bandung Barat, Agie A Prawirakusuma berorasi di depan para tenaga pekerja kontrak.
“Kita memperjuangkan nasib kita. Memperjuangkan anak-anak istri. Mari kita terus berjuang kawan-kawan,” teriak Agie.
Massa dari berbagai OPD akhirnya diterima anggota dan pimpinan Komisi I. Massa juga meminta solusi konkret terkait dua masalah ini.
“Kita harap ada solusi. Mari kita sampaikan unek-unek kita ke perwakilan rakyat,” ucap Agie.
Hingga pukul 13.41, masa masih menggelar audiensi, akibat tidak tertampung sebagian massa aksi ditempatkan di ruang lain, dan berada di luar ruangan. (mg1)
