Er Gham
Vivo RON 89 tiba tiba menghilang di banyak spbu. Padahal direksinya bilang masih ada stok untuk 2 bulan yang akan dihabiskan. Apakah karena ada ancaman pemerintah agar vivo menaikkan harga bbm RON 89? Kenapa usil sih pemerintah. Kalo masyarakat Jabotabek beli bbm pengganti pertalite di 30an spbu vivo justru bagus. Beban subsidi berkurang, karena dalam harga pertalite yang Rp 10.000 masih ada subsidi sebesar Rp 3.000. Atau memang harga Rp 10.000 itu harga ajaib, yang diotak atik gatuk. Biarkan saja vivo jualan. Khan, jumlah pom bensinnya juga tidak sampai 1.000. Jangan sampai, ada kebohongan demi kebohongan yang terus diproduksi di negara ini.
doni wj
Pada tahun buku 2021 Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar USD 57,51 miliar atau senilai Rp 832,97 triliun, dengan keuntungan bersih 29,69 triliun rupiah. Ini meningkat dari torehan tahun sebelumnya yang USD 41,47 miliar atau setara Rp 600,65 triliun dengan keuntungan bersih 15,2 triliun rupiah (CNBC Indonesia). Petronas memperoleh pemasukan USD 20,9 miliar dan menyumbangkan dividen USD 11,15 miliar. Menurut keterangan pers Menkeu Malaysia yang dikutip Reuters. Entah beban apa saja yang ada di Pertamina, labanya yang hampir 3 kali lipat Petronas namun keuntungan bersihnya seperlimanya. Seberapa banyak Pertamina bisa menyumbang ke subsidi yang 502 triliun rupiah ke 275 juta penduduk Indonesia? Berapa bagian yang ditanggung Petronas dari 33 triliun rupiah subsidi yang digelontorkan untuk 32 juta hamba negeri jiran? Agaknya jumlah penduduk yang tidak lebih besar dari penduduk Jawa Tengah itu yang membuat Malaysia mampu mensubsidi BBMnya 10.000 rupiah per liter hingga harga jualnya Rp 6.800 saja. Yang pemasukannya banyak Pertamina. Yang untungnya banyak Petronas. Yang paling cerdik menggerakkan dan memancing emosi dan jempol warga +62 adalah Vivo
Liam Then
Jika di sensus, juga di teliti. Perihal kenaikan harga BBM bersubsidi. Terkait pemahaman kenapa harus naik, saya yakin, mayoritas populasi dapat mengerti. Tetapi jika di sensus lagi, alasan orang marah dengan kenaikan BBM bersubsidi. Yakin saya ,ada persentase besar ,alasan kemarahan. Karena pemerintah, dari pusat sampai daerah, dari DPR sampai DPRD II gagal proyeksikan pola hidup hemat dan penggunaan anggaran tepat guna. Sudah jamak ,dan banyak di berita, laporan kekayaan, tentang ajudan-ajudan, tentang staf-staf ahlinya ahli badan-badan bentukan ekstra lainnya.Salah satu gubernur daerah Istimewa tercatat menunjuk puluhan pemikir unggul sebagai anggota suatu think tank untuk mendukung kebijakannya ,memajukan daerah. Pemerintah pusat dengan proyek-proyek ambisius dan prestisius. Di daerah saya, pemda tak dana untuk proyek jembatan duplikasi 267 milyar , sehingga harus antre tahunan di PUPR. Bikin ribuan orang terkena macet saban petang, setiap hari,sampai sekarang. Tak mampu bangun jembatan dengan 267 milyar, dengan APBD. Tapi mampu bangun trotoar mewah jalan protokol, senilai 54 milyar. Berkunang-kunang saya memikirkan sebenarnya skala prioritas dan njelimetnya aturan kepemerintahan, terkait pembangunan fasilitas publik. Bisa jadi, alasannya, pemda tak wewenang untuk bangun jembatan duplikasi, itu ranah nya PUPR, pusat. Entahlah. Banyak yang melanggar norma logika, di republik kesayangan saya ini.
