BANDUNG – Pemerintah diketahui akan kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar.
Adanya rencana tersebut membuat keresahan bagi para sopir angkutan umum di Kota Bandung
Salah seorang supir angkot jurusan Cicaheum – Ciroyom, Indra, 45, mengungkapkan bahwa wacana kenaikan BBM subsidi ini dinilai sangat memberatkan, khususnya untuk para pelaku jasa angkutan umum.
“Tapi apa boleh buat, kita tidak bisa apa-apa. Jadi mau gak mau ngikut saja, tapi asal biaya operasional nambah juga karena efeknya kalau pertalite ini naik merambat ke yang lain juga karena naiknya (harga) BBM,” katanya saat ditemui di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Jum’at (2/9).
Maka dari itu, guna menyikapi hal tersebut Indra mengaku bahwa dirinya akan melakukan peningkatan harga untuk tarif penumpang.
“Karena salah satu caranya walaupun nanti akan diumumkan sama penumpangm, tapi apa boleh buat lagi,” imbuhnya.
Sementara, menurut salah seorang sopir ojek online, Ahmad, 48, mengungkapkan bahwa dengan adanya wacana kenaikan harga BBM, pemerintah juga harus melakukan penyesuaian tarif penumpang.
“Karena ojek online ini tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi kalau misalkan bbm naik tapi tarif tetap murah itu tidak berimbang bahkan bisa tekor karena sekarang juga orderan sangat susah, bisa dibilang sepi,” ungkap Ahmad.
Bahkan untuk saat ini, Ahmad mengaku, untuk mengisi BBM pertalite bisa menghabiskan waktu antri 30 menit hingga 1 jam.
“Sekarang kalau misalnya pakai Pertamax dengan harga 1 liternya Rp 12.500, itu hanya bisa dipakai 3 kali narik. Jadi kita sebagai masyarakat bawah yang sering menghabiskan waktu di jalan bisa dibilang kecewa karena belum tentu harga tarif naik juga. Jadi ini sangat berpengaruh sekali,” ujarnya.
Maka dari itu, ia meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang terkait kenaikan harga BBM subsidi ini.
“Jadi jangan sampai Pertamax naik pertalite juga malah ikutan. Sedangkan sekarang ekonomi juga belum pulih. Jadi saya berharap harus ada keseimbangan,” pungkasnya
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (pemprov Jabar) melalui Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak termasuk PT Pertamina mengenai kenaikan BBM bersubsidi.
