“Salah satu kuncinya adalah keseriusan dari Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan itu sendiri. Tadi saya sampaikan, kalau dinas yang hadir ini harusnya dilengkapi semua (tugasnya) termasuk Dinas Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Menurutnya, semua dinas harus memiliki frekuensi yang sama terkait pandangannya kepada KPJ.
Karena persoalan ini merupakan nasib para warga Bandung yang mencari nafkah di jalanan, bukan hanya persoalan KPJ.
“Harus ada waktu diskusi khusus. Kebijakan-kebijakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya keinginan dari pemegang kebijakan, kita meminta teman-teman KPJ ini juga dilibatkan. Minimal untuk menjadi pertimbangan dan tahu bagaimana kondisi real di lapangan seperti apa,” tutur Andri.
“Makanya kita itu tidak sedang berhadapan. Kita tidak sedang bentrok. Tapi kita sedang kumpul bersama, berkolaborasi, mencari solusi terbaik untuk masyarakatnya, bagaimana pemerintah harus hadir di tengah-tengah KPJ. Bagaimana pemerintah harus hadir di semua sektor,” tandasnya.*** (Arv)
