DPR Sebut Pengungkapan Kasus Brigadir J Berjalan Lambat

JabarEkspres.com – Pihak-pihak berwenang yang menangani kasus Brigadir J dinilai lambat oleh DPR.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan.

Adapun penetapan tersangka baru dari kasus Brigadir J akan diungkap pada hari ini.

Hingga berita ini muncul, penetapan tersangka baru tersebut masih belum diumumkan.

“Memang kalau dibilang lambat, iya,” kata Trimedya, dikutip dari JPNN.com, Selasa (9/8).

Meski begitu, ia tetap memberi apresiasi penyidik yang menangangi kasus Brigadir J ini tetap berjalan sesuai jalur.

Permintaan autopsi ulang dari keluarga Brigadir J dari permintaan keluarga Brigadir Yoshua yang dikabulkan Polri merupakan bukti di mana penanganan kasus ini berjalan sesuai jalur.

Lebih lanjut, ia berseru untuk menunggu siapa tersangka baru yang akan diumumkan pada hari ini.

“Nah, hari ini, kan, ada rencana pengungkapan, kan. Katanya penetapan, ya, kita tunggu saja hari ini siapa yang ditetapkan tersangka baru,” ujar legislator PDI Perjuangan itu.

Selain itu, pendiri Serikat Pengacara Indonesia (SPI) itu mengomentari pengungkapan kasus ini yang langsung ditangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia percaya bahwa Kapolri akan menangani kasus ini dengan serius dan tidak akan main-main, dengan mengingat bahwa Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyerukan untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas.

“Enggak beranilah, Kapolri untuk bermain-main dalam kasus ini melindungi orang per orang,” ujar Trimedya.

Hingga sekarang, publik masih menunggu siapa tersangka baru yang akan diumumkan pada hari ini.

Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J, yakni Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR.

Brigadir RR dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.

Pasal 340 KHUP berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Selain itu, Mabes Polri juga membatasi pergerakan Irjen Ferdy Sambo.

Perwira tinggi itu dibawa ke tempat khusus di Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Sabtu (6/8) malam.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan