BANDUNG – Nama Erwin kian moncer di kanca politik Kota Bandung. Pasalnya, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung itu punya hasrat mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Bukan sekadar isapan jempol, baleho ukuran besar pun sudah disebar di berbagai sudut kota. Itu menandakan keseriusan Erwin untuk memimpin Kota Bandung di masa depan.
“Saya mencalonkan wali kota karena Allah, karena ingin bermanfaat untuk warga,” ujar Erwin, saat ditemui Jabar Ekspres di ruang kerjanya Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Selasa (2/8).
Ia pun optimis, pencalonan dirinya sebagai Wali Kota Bandung akan berjalan mulus. Pasalnya, dia mengklaim, PKB Kota Bandung punya basis suara yang bisa diandalkan.
“PKB itu merupakan partai yang lahir dari Nahdlatul Ulama (NU). Bayangkan, PKB dari 7 menjadi 12 pimpinan daerah di Jabar saat ini. Itu perkembangannya sangat pesat. Tinggal ke depan bagaimana menyakinkan warga nahdliyin bahwa PKB ini merupakan partai berkah karena terlahir dari NU,” paparnya.
Sedangkan Erwin mengaku, bahwa pencalonan dirinya sebagai Wali Kota Bandung sudah mendapatkan lampu hijau. Baik dari DPW PKB Jabar maupun DPP PKB.
“Memang belum resmi, tapi DPW dan DPP mendorong saya maju,” akunya.
Lobi-lobi politik pun dengan partai politik lainya sudah dilakukan Erwin untuk memuluskan hajatnya itu. Sayangnya, Erwin enggan mengungkapkan parpol apa saja yang sudah dilobi.
“Saya dengan semua parpol terus melakukan komunikasi. Tunggu saja ini kan masih panjang waktunya,” terangnya.
Jika dirinya ditakdirkan memenangkan pemilu nantinya, Erwin punya tekat bulat untuk memberantas kemiskinan di Kota Bandung. “Tentunya kemiskinan menjadi perhatian serius jika saya terpilih menjadi wali kota nantinya,” katanya.
Erwin pun berpendapat penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung kurang optimal. Sebab, beber dia, jumlah warga kurang mampu itu selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut kata Erwin, dipicu minimnya bantuan yang diterima warga tersebut selama ini.
Diketahui, warga miskin Kota Bandung hanya menerima bantuan dari pemerintah pusat yang jumlahnya tidak seberapa. Sementara bantuan Pemkot Bandung nihil lantaran tidak dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinan.