JabarEkspres.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung akan membongkar 21 halte Trans Metro Bandung dan sejumlah JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) yang dianggap tidak layak pakai. Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna memaparkan pembongkaran ini tengah berlangsung untuk menjaga estetika Kota Kembang.
“Kalau urusan halte yang difungsikan untuk layanan transportasi publik tentu itu tidak akan dibongkar, tapi kalau yang sekarang tidak berfungsi dan terbengkalai atau merusak estetika kota maka akan kita bongkar,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Senin (25/7).
Bahkan, tambah Ema, sejumlah halte yang akan dibongkar tersebut akan difungsikan kembali sebagai trotoar. Pihaknya sedang melakukan kajian untuk mencatat dan menghitung berapa banyak halte yang harus dibenahi atau dibongkar.
“Tahun ini sedang berproses, kita lihat saja perempatan Pasteur dan Cipaganti. Itu sudah dibongkar, cuma saya belum puas karena itu masih rada tinggi dan sekarang sedang diratakan. Kemudian di Perintis Kemerdekaan juga sedang dibongkar. Pokoknya ada target 21 halte, 2-3 JPO, termasuk rencana di jalan Dago itu dua-duanya rencananya kita bongkar,” tuturnya.
Saat disinggung terkait rotoar di Jalan Padjajaran yang dinilai rusak dan tidak baik untuk pejalan kaki, Ema mengungkapkan bahwa itu adalah jalan yang masuk dalam otoriter provinsi. Ia menambahkan, saat ini pemerintah provinsi sudah menargetkan trotoar tersebut untuk diperbaiki.
“Sudah diakui juga oleh semua orang bahwa (trotoar tersebut) sudah tidak layak. Jangankan untuk difabel, untuk kita saja juga sudah tidak layak. Saya termasuk yang komplain juga, dan saya pernah lewati jalan disana dan sudah tidak nyaman. Itu teknis pelaksanaan perbaikannya dari provinsi dan dananya APBD provinsi karena asetnya juga milik mereka, kalau pemkot bandung penerima manfaat saja,” kata dia.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Dadang Darmawan, mengonfirmasi saat ini Pemkot Bandung sedang melakukan pembongkaran halte. Pembongkaran ini berkaitan dengan wacana rekayasa lalu lintas ganjil-genap.
“Ada juga halte yang dari sisi fungsi ini sudah tidak berfungsi lagi terkait dengan adanya manajemen rekayasa lalu lintas ini. Ada perubahan di Jalan Setiabudi, ada beberapa halte yang menjadi tidak efektif. Itu juga bagian hal yang harus kita lakukan evaluasi,” papar Dadang.
