Dewan Bakal Panggil Disdagin Kota Bandung

Editor:

Jabarekspres.com, Bandung – Kebijakan pemerintah soal syarat pembelian minyak goreng curah, menggunakan akun PeduliLindungi atau Kartu Tanda Kependudukan (KTP), dalam waktu dekat bakal ditetapkan.

Penetapan kebijakan tersebut menimbulkan polemik. Sejumlah pedagang merasa keberatan dan mempertanyakan. Adapun keberatan tersebut perihal kekhawatiran penyalahgunaan serta alasan kuat syarat itu.

Serupa dengan Ketua Badan Pembentukan Perda, Anggota DPRD Kota Bandung Komisi B, Agus Gunawan, turut mempertanyakan keputusan ini. Jajarannya bahkan akan bertemu dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung.

“Nanti akan dipanggil,” ucapnya saat dihubungi, Rabu (29/6) sore.

“Bagaimana (nanti) dampaknya apabila sudah diberlakukan. Nanti juga saya akan bertanya Disdagin Kota, apa dasarnya?” ujarnya.

Dia menambahkan, apabila bisa, syarat pembelian tak perlu memakai KTP. Lantaran itu hanya akan memperumit. “Janganlah kalau bisa mah. Apa-apaan, dasarnya apa?” jelas Agus.

“Itu, kan, yang dikhawatirkan. Takut disalahgunakan,” ungkapnya.

Justru, kata Agus, pemerintah semestinya mempermudah pelayanan mereka kepada masyarakat. Apa lagi terkait penyaluran minyak di mana masalah ini masih belum juga bisa teratasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.