Jabarekspres.com – Banyaknya Kawasan industri di suatu wilayah, tidak menjamin rendahnya angka pengangguran. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi Nur Hidayah.
Penyebabnya karena perusahaan di Kawasan Industri Terbesar se-Asia Tenggara yang ada di Kabupaten Bekasi itu dihuni oleh kurang lebih 7.000 perusahaan.
“Selama ini banyak masyarakat yang bilang ‘di Kabupaten Bekasi banyak kawasan industri, tapi pengangguran tinggi’. Bahasanya ada yang mengibaratkan seperti ‘tikus mati di lumbung padi’,” katanya, Senin (13/6).
Dia menjelaskan, banyaknya kawasan industri justru menjadi daya tarik bagi para pekerja dari berbagai wilayah. Namun demikian jumlah ketersediaan lowongan kerja justru tidak seimbang dengan banyaknya pelamar kerja yang datang dari wilayah lain.
Dengan adanya hal itu, wilayah Kabupaten maupun Kota yang memiliki kawasan industri besar, selalu mendapat permasalahan tingginya angka pengangguran.
“Padahal, kalau pakai rumus BPS, perandaiannya itu seperti, ‘ada gula, ada semut’. Daerah industri itu pasti angka penganggurannya tinggi, itu berdasarkan temuan dari BPS. Kenapa? Karena orang berdatangan ke sini, kalau mereka datang dalam posisi masih mencari kerja, akan terdata di kami sebagai pengangguran,” ujarnya.
Terlebih, Kabupaten Bekasi yang memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Indonesia. Menjadi salah satu daya tarik para pelamar kerja di berbagai wilayah datang, nekat mengadu nasib.
“Apalagi di sini kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dan upahnya tergolong tinggi di Indonesia. Ini jadi ‘gula’ yang diminati oleh ‘semut’. Jadi orang dari daerah melihat ada potensi di Bekasi ‘manis’, pada berdatangan,” ucapnya.
Nur Hidayah menambahkan, tidak semua orang yang menganggur di Kabupaten Bekasi merupakan warga lokal. Banyak juga para pendatang dari wilayah lain tercatat menganggur di daerah Kabupaten.
“Sebenarnya angka 10 persen itu bukan semuanya penduduk lokal, tidak demikian. Data itu adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bekasi, jadi pendatang pun di data, tidak semuanya penduduk lokal. Tapi tentunya kami akan berupaya bagaimana agar angka 10 persen ini, bisa dikurangi,” jelasnya.
