CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal membubarkan Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM). Hal itu karena kondisi perusahaan dinilai sudah tidak sehat serta masa jabatan dewan direksi yang sudah habis sejak beberapa tahun lalu.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Ahmad Nuryana mengungkapkan, sebelumnya Pemkot Cimahi telah meminta bantuan Kantor Akuntan Publik Indpenden untuk melakukan analisa keuangan di tubuh PDJM. Dari hasil analisa tersebut, lanjutnya, tim pun menyarankan agar PDJM dilikuidasi atau dibubarkan.
”Tapi sebelum ada pembahasan dan langkah-langkah likuidasi sesuai kesepatakatan antara dewan dan pemkot yang saat ini masih dalam proses kesepakatan untuk pembuatan draft likuidasi. Kalau pembahasan pansus sudah,” terangnya kepada wartawan, Jumat (20/5).
Menurutnya, meskipun pembahasan di Pansus DPRD sudah dituntaskan, namun untuk likuidasi Perusda tersebut harus diputuskan dengan Peraturan Daerah.
”Saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, karena posisi wali kota Cimahi masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt),” ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam penentuan Perda likuidasi Perusda sendiri sebelumnya harus ditempuh melalui Badan Pembuatan Perda (Bapempeda), sebelum dilakukan pembahasan Raperda.
”Perusda tak ujug-ujug dilikuidasi tapi harus dilakukan melalui mekanisme pembahasan Perda,” jelasnya.
Sebelum dilakukan likuidasi, Ahmad mengaku, pihaknya bakal terlebih dahulu meminta masukan dari ahli hukum dan ahli lainnya yang bisa menilai proses likuidasi tersebut.
”Kalau terkait dengan aset-aset Perusda, harus dilakukan pemuatan neraca penutup, yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh direksi yang lama dan dibantu oleh Pemkot Cimahi,” bebernya.
”Nantinya akan dilakukan telaah oleh tim ahli sebelum proses likuidasi. Tapi sampai sekarang belum kearah sana. Terkait aset-aset juga nantinya dihitung dulu, termasuk apakah ada utang atau piutang di Perusda itu sendiri,” imbuhnya.
Intinya, kata Ahmad, hasil analisa keuangan yang dilakukan Akuntan Publik mennerangkan jika saat ini kondisi keuangan Perusda sudah tidak sehat dan layak untuk dilikuidasi.
“Likuidasi ini lebih kepada kelembagaan Perusdanya, tapi proses masih panjang karena Raperdanya sendiri belum dibahas di DPRD. Nantinya juga ada uji publik, ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Pokoknya kami akan mengikuti aturan yang diadop oleh Kantor Akuntan Publik,” tuturnya.
