Selain itu, terdapat juga Kartu Sembako Rp18,8 triliun (18,8 juta KPM), BLT Minyak Goreng Rp5,8 triliun (19,3 juta KPM), BLT Desa Rp7,47 triliun (6,12 juta KPM), BT-PKLWN Rp1,7 triliun dan Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.
“Realisasi PEN ini cukup baik, untuk Insentif Nakes dan pembayaran klaim pasien, serta insentif perpajakan kesehatan,’’ujar Menko Airlangga.
Sedangkan, untuk program Perlindungan Masyarakat sudah terealisasi Rp49,27 triliun atau 32%, yang terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, dan BT-PLKWN, serta Kartu Prakerja,” ungkap Menko Airlangga.
Sementara itu, realisasi untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar 5,2% atau sebanyak Rp9,22 triliun dari pagu Rp178,32 triliun, baik di sektor Pariwisata, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dukungan Korporasi dan UMKM, serta Perpajakan.
Airangga Hartarto menambahkan, Presiden Joko Widodo memberian catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan.
Selain itu, presiden juga memerintahan untuk dibentuknya Satuan Tugas sebagai langkah antisipasi untuk menanggulangan penyakit baru yang berasal dari hewan.
‘’Jadi ini perlu pengawasan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), untuk betul-betul diawasi,” pungkas Menko Airlangga. (red).
