BANDUNG – Ribuan Mahasiswa dari berbagai elemen dan aliansi di Jawa Barat berencana akan menggelar aksi demonstrasi kembali pada hari ini, Kamis (21/4) di depan Kantor Gubernur Jawa Barat dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Dengan adanya hal tersebut, Pihak Kepolisian melalui Polda Jabar meminta kepada masyarakat terutama mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi untuk menjalankan aksinya secara tertib dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).
Sehingga menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan.
Hal tersebut dilakukan agar aksi tetap berjalan aman dan lancar, juga diharapkan tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19 yang saat ini sudah melandai.
“Aksi demonstrasi jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Sampaikan aspirasi dengan tertib, tidak anarkis, sejuk, dan damai, palagi saat ini umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa,” pesan Ibrahim melalui keterangan resmi pada Kamis (21/4).
Selain itu, aksi akan dikawal oleh para anggota kepolisian agar tidak ada penyusup atau pihak-pihak lain yang ikut campur dengan tujuan aksi demonstrasi.
Ibrahim memastikan pihaknya siap melakukan pengawalan dan pengamanan aksi demonstrasi dengan baik, persuasif, dan humanis.
Bahkan hal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi dan arahan langsung dari Kapolda Jabar, Irjen Pol Santana.
Selain arahan tersebut, Kapolda juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan perlakuan persuasif dan humanis kepada masa aksi.
“Kita sudah mempersiapkan pengamanan, anggota Polisi akan persuasif dan tanpa menggunakan senpi maupun tongkat,” imbuhnya.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, ribuan mahasiswa dari berbagai Aliansi di Jawa Barat akan kembali menggelar aksi Demonstrasi di Depan kantor Gubernur Jawa Barat dan depan gedung DPRD Jabar pada Kamis (21/4).
Dalam aksi kali ini, ribuan Mahasiswa tersebut tetap akan memberikan 5 runtutannya kepada Pemerintah seperti, penolakan tiga periode, menurunkan harga BBM, menolak kenaikan PPN, dan meminta supaya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. (Mg4/wan)
