JABAR EKSPRES – Permasalahan daya tampung sekolah negeri kembali mencuat di Kota Cimahi. Seiring padatnya jumlah penduduk, sekolah-sekolah negeri, terutama jenjang SMP, tak mampu menampung seluruh peserta didik baru.
Dinas Pendidikan Kota Cimahi pun mendorong orang tua untuk mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif, terutama bagi siswa yang tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Heni Tishaeni, menyampaikan bahwa jumlah sekolah negeri memang terbatas dibandingkan jumlah sekolah swasta.
Baca Juga:Papan Reklame Setinggi 3 Meter Roboh di Baleendah, Arus Lalu Lintas Sempat MacetJalan Ambles di Depan Kantor Wali Kota Cimahi, Diduga Akibat Drainase Tersumbat dan Hujan Deras
“Kalau SMP di Cimahi itu ada 4.816 siswa di sekolah negeri, sisanya tersebar di sekolah swasta. Sedangkan untuk SD, mayoritas memang sekolah negeri. Dari 116 SD, sebanyak 91 merupakan SD Negeri,” ujar Heni saat dikonfirmasi Jabar Ekspres melalui sambungan telepon, Kamis (26/6/2025).
Heni juga menegaskan bahwa daya tampung sekolah swasta sebenarnya tetap tersedia, tergantung pilihan dan kondisi masyarakat.
“Enggak sebetulnya, kalau SD itu lihat. Kadang-kadang para orang tua memang dari awal sudah memilih sekolah swasta. Jadi bukan karena pindah ke negeri,” jelasnya.
Untuk jenjang SMP, Heni menyebutkan sekolah negeri sudah terisi penuh. Namun, kondisi sekolah swasta bervariasi.
“Ada beberapa SMP swasta yang muridnya sudah penuh, tapi ada juga yang masih menunggu pendaftaran. Data lengkapnya masih kami rekap, nanti setelah proses selesai,” ucapnya.
Dinas Pendidikan pun telah melakukan sosialisasi sejak awal kepada orang tua agar tidak terlalu memaksakan anak masuk ke sekolah negeri.
“Kalau enggak diterima di negeri, ya masuk ke swasta. Untuk warga yang berasal dari keluarga kurang mampu, kami bantu pembayaran SPP-nya. Kalau masuk DTKS, bantuan itu diberikan,” ujar Heni.
Baca Juga:Dinilai Penting untuk Menuju Indonesia Maju 2045, Menko PMK Ajak Kepala Daerah Kembangkan SDM7,39 Juta Peserta JKN Dinonaktifkan, Efek Efisiensi Anggaran?
Tak hanya itu, Dinas Pendidikan juga akan menyalurkan bantuan alat tulis untuk siswa swasta dari keluarga tidak mampu, namun mulai tahun depan.
“Kita coba hitung, berapa sih yang bisa dibantu melalui UDSB (Unit Dana Sekolah Bersubsidi) di sekolah swasta. Ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Pemberian bantuan tersebut pun sudah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, termasuk penggunaan data keluarga miskin dari DTKS sebagai acuan.