SOREANG – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto mengatakan, dana bergulir yang merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, diusulkan DPRD bisa melayani 60 nasabah per RW.
“Masalahnya di tingkat bawah, dana bergulir itu di politisir untuk kepentingan partai tertentu sebagai aji mumpung. Sehingga menghambat pada warga masyarakat lainnya yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Yanto saat di konfirmasi, Senin (11/4).
Yanto menyebut besaran dana bergulir dari Pemkab Bandung yang hanya sebesar Rp2 juta hingga Rp3 juta, diharapkan bisa menjadi modal usaha.
Namun, lanjut Yanto, tentu usahanya harus disesuaikan dengan modalnya. Misalnya buat dagang baso, lotek, atau gorengan, karena dana yang diterima itu sangat berarti.
Selain itu, mengenai Bank emok mungkin saja bisa memberi pinjaman agar besar, menurutnya tidak mungkin bunganya kecil kalau pinjamannya besar.
“Bank emok murni cari profit dari bunga, belum lagi dana yang diberikan tidak utuh. Misalnya pinjam Rp7 juta diberikan Rp5 juta sampai Rp6 juta, karena ada beban administrasi dan ditagih tiap hari atau perminggu untuk mengantisipasi nasabah kabur,” jelasnya.
Pada dasarnya, Yanto memaparkan, dana bergulir itu bukan untuk menyaingi bank emok. Sebab segmen pasar bank emok sepertinya sudah jelas, yakni orang-orang yang perlu uang segera, baik itu untuk modal usaha atau menyalurkan hobi seperti mancing.
Yanto berharap, permasalahan itu jangan dijadikan dilema bagi semua pihak, karena dengan dana bergulir yang diterima, banyak usaha produktif yang bisa dilakukan.
“Warga bisa memulai dengan dagang sendal yang kisaran harga atau modalnya kecil dan daya jualnya cukup tinggi, dan lebih bagus lagi kalau dilakukan melalui sistem konsinyasi,” katanya.
Misalnya seperti berjualan dagangan buatan sendiri, gorengan, atau barang lainnya yang mencukupi dengan dana yang diterima.
Sehingga, pihaknya meyakini dana itu bisa termanfaatkan secara maksimal bila disertai kebulatan tekad untuk berubah dalam upaya meningkatkan perekonomian kehidupannya.
“Sedangkan dana bergulir puluhan milyar yang disalurkan via BJB dan BPR Kertaraharja dikelola dengan sistim kerja priyayi dan alon-alon asal kelakon,” paparnya.
