Ketua DPP Partai Golkar ini menegaskan, pengembangan energi baru terbarukan sudah menjadi komitmen pemerintah dengan juga melaksanakan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023.
Kebijakan ini akan menentukan batas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon.
“Kami harap kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk mengubah energinya menjadi sumber terbarukan,” pungkas Airlangga Hartarto.
