JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menawarkan kepada investor Korea Selatan untuk bekerjasama membangun energi baru terbarukan di Indonesia.
Menurutnya kolaborasi dengan negara maju di dunia yang mengusai teknologi energi baru terbarukan sangat diperlukan.
Hal ini dinilai hal ini wajar. Sebab pencegahan perubahan iklim merupakan tanggungjawab seluruh negara di dunia sehingga Indonesia butuh dukungan dari negara lain.
“Dukungan global seperti itu, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi, dibutuhkan dari negara maju seperti Korea Selatan,” tutur Menko Airlangga dalam acara “South Korea RE-Invest Indonesia 2022”, Kamis (7/4).
Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini energi baru terbarukan merupakan kebutuhan energi di masa depan. Dimana energi yang bersumber dari fosil suatu saat akan habis.
Energi baru terbarukan juga samngat ramah lingkungam dam menggantikan energi karbon yang memiliki emisi tinggi seperti bahan bakar fosil.
Pemerintah sendiri telah menargetkan pada 2025 mendatang, pencapaian proporsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen dari total sumber energi nasional.
Pemerintah juga sudah mengakselerasi tranformasi energy dengan pengurangan emisi karbon pada pembangkit listrik di Indonesia hingga 10,37 juta ton pada 2021 lalu.
‘’Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari target reduksinya,’’kata Airlangga Hartarto.
Untuk itu pada ajang ‘South Korea RE-Invest Indonesia 2022’ harapannya menjadi jembatan kerja sama sektor swasta antara Indonesia dan Korea Selatan.
“Terutama dalam mengembangkan energi baru terbarukan, yang dapat mendukung pencapaian target 23 persen kontribusi energi baru terbarukan tersebut,” tegas Airlangga.
Untuk kelancaran investasi, pemerintah sudah memberikan jaminan dengan memberikan berbagai kemudahan.
Bahkan, dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah memberikan perlindungan terhadap investor.
‘’Pemerintah juga tetap akan mengacu kepada standar, nilai keselamatan dan keamanan, serta keberlanjutan dari sisi lingkungan hidup,’’ kata dia.
Selain itu, juga sudah dibentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang dapat menyediakan alternatif fasilitas investasi untuk pengembangan ekonomi hijau.
Transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini dengan komintemen meraih Net Zero Emission pada 2060.
