- Pelindo II
Kerugian negara karena empat kasus PT Pelindo II di perkirakan mencapai Rp6 triliun, menurut BPK. Kasus dugaan korupsi ini antara lain pembangunan pelabuhan New Kalibaru, pengelolaan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Global Bond Pelindo II, dan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).
- Kotawaringin Timur
Kasus korupsi Kotawaringin Timur merugikan negara mencapai Rp5,8 triliun. Kerugian negara di hitung dari kegiatan pertambangan, kerugian hutan, kerusakan lingkungan, dan eksplorasi pertambangan bauksit. Kasus ini terjadi ketika Supian diangkat menjadi Bupati Kotawaringin Timur, periode 2010-2015.
- Kasus BLBI
BPK menemukan kerugian negara terhadap kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) sebesar Rp4,58 triliun. Jumlah perhitungan kerugian negara lebih besar, jika dibandingkan dengan perkiraan KPK sebesar Rp3,7 triliun.
Baca Juga:Simpan Nama-nama yang Menjerumuskan, Angelina Sondakh: Semesta Tidak DiamPerkosa Wanita Disabilitas, Pelaku Ditangkap dan Terancam 12 Tahun Penjara
- E-KTP
Kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP merugikan negara senilai Rp2,3 triliun dari total nilai proyek Rp5,9 triliun. Kasus korupsi e-KTP terjadi di tahun 2011 dan 2012. KPK enetapkan beberapa orang menetapkan tersangka korupsi dari pejabat Kementrian Dalam Negeri dan petinggi DPR seperti Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto.
- Hambalang
Total kerugian negara kasus Hambalang mencapai Rp706 miliar. Data tersebut dari hasil investigasi BPK di tahun 2012 dan 2013. Kasus Hambalang melibatkan Menteri Pemuda Olahraga Andi Mallarangen, anggota DPR Ignatius Mulyono, Kepala Pertanahan Nasional Joyo Winoto, Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.