Jabarekspres.com – Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali mengulas wacana penundaan Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya, Bahlil mengklaim bila wacana penundaan Pemilu 2024 mendatang yang kini mendapat sorotan dari sejumlah pihak itu dapat memberi dampak positif.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut ada hal positif jika Pemilu 2024 itu ditunda salah satunya menyangkut investasi di Indonesia.
Menurut Bahlil, kepastian terkait usulan penundaan Pemilu ini dapat memberikan kejelasan bagi para pengusaha. Namun, tentu saja usulan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
“Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara komprehensif dan dalam mekanisme undang-undang yang ada,” ujar Bahlil.
Bahkan, lanjut dia, dalam pandangannya hal itu akan bagus untuk investasi.
“Tapi sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara,” kata Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM itu.
Adanya wacana penundaan Pemilu 2024, kata dia, wajar saja. Tinggal bagaimana legislatif menindaklanjutinya, apakah menyetujui rencana tersebut atau tidak.
“Penundaan pemilu, ini kan ranah parlemen sebagai lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa aja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram, gitu,” ucap dia.
Bahlil menuturkan bahwa pemikiran itu didasari untuk kebaikan masyarakat. Sebab sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa dan negara termasuk penundaan pemilu, itu wajar-wajar saja.
“Tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana boleh atau tidak monggo diselesaikan di sini,” Mantan Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019 itu.
Sebagai informasi, sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim dirinya memiliki data soal masyarakat dukung penundaan Pemilu 2024 .
Dalam klaimnya, itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bila dukungan penundaan pemilu yang disuarakan masyarakat hasil dari analisis big data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya pemerintah telah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.
Hasilnya, masyarakat enggan pemerintah mengeluarkan Rp110 triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 mengingat masih masa pandemi Covid-19.
Selain Luhut, beberapa waktu yang lalu isu penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin.
