JAKARTA – Politikus Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM secara tiba-tiba pada awal tahun.
Menurutnya kenaikan harga BBM dinilai terlalu terburu-buru dan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang saat ini tengah terdampak pandemi.
“Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru, dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM,” ujar Syarief Hasan, Rabu (23/2).
Dirinya bahkan mendesak agar pemerintah menyiapkan BBM yang bisa diakses oleh masyarakat dengan harga murah.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak pernah sepakat dengan kebijakan menaikkan harga,” tegasnya,
“Kebijakan ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya dengan DPR RI, padahal kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
Dia menuturkan, pemerintah harusnya mencari solusi alternatif untuk Bahan Bakar Minyak bagi masyarakat dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil.
“Bukannya malah terus menerus mengambil kebijakan menaikkan harga BBM secara tiba-tiba,” katanya.
Dia juga menegaskan, Partai Demokrat juga menolak kebijakan menaikkan tarif tol yang justru mempersulit perkembangan usaha kecil menengah.
“Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, pemerintah seharusnya fokus menggencarkan program bantuan kepada masyarakat dan usaha kecil, bukan mempersulit mereka dengan menaikkan harga BBM yang diikuti dengan menaikkan tarif tol,” ungkap Syarief.
Dia menilai, kenaikan tarif tol ruas hanya pasti meningkatkan biaya logistik dan pengiriman barang/distribusi barang.
Dengan adanya kenaikan-kenaikan secara mendadak ini, tentu akan berdampak pada meningkatnya biaya logistik.
Akibatnya, usaha kecil menengah yang menggunakan jalan tol untuk pengiriman barang akan terpengaruh dengan kenaikan tarif ini.
Syarif Hasan menjelaskan, pemerintah harus melakukan sosialisasi sebelum mengambil kebijakan.
Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi.
“Pemerintah juga harus mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil yang tidak ingin diberatkan dengan berbagai kenaikan-kenaikan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka,” pungkas Syarif. (fin/ran)
