JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi kasus Nurhayati sebagai pelapor korupsi yang dijadikan tersangka.
Habiburokhman meminta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mengkaji kembali penetapan tersangka kepada Nurhayati. Sebab, Nurhayati merupakan pelapor dugaan korupsi di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Pada perkara ini, Polres Cirebon Kota telah menetapkan Kepala Desa Citemu Supriyadi, sebagai tersangka. Adapun dugaan korupsi yang dilaporkan terkait APBDes Citemu Tahun Anggaran 2018-2020.
“Saya pikir aparat penegak hukum harus mengkaji kembali penetapan tersangka terhadap Nurhayati ini secara lebih jernih,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (22/2).
Angggota Komisi III DPR ini menyebut, pengkajian perlu dilakukan untuk melihat lebih dalam apakah ada kekeliruan atau tidak dalam penetapan tersangka terhadapNurhayati.
“Apakah kesalahan administrasi Nurhayati bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi? Apakah ada mens rea atau sikap batin dari Nurhayati untuk menguntungkan orang lain dan menimbulkan keuangan negara?” ucap Habiburokhman.
Dia menduga, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penegak hukum dalam menetapkan tersangka kepada Nurhayati.
“Harus dibedakan persoalan administrasi dengan pemenuhan unsur pidana. Logika sederhana, kalau dia terlibat untuk apa dia membuat laporan?” ujar Habiburokhman.
Menurut dia, demi membersihkan nama penegak hukum kembali baik, sebaiknya dikaji kembali penetapan tersangka kepada Nurhayati.
“Saya akan minta aparat penegak hukum untuk kaji ulang. Masih ada celah untuk menghentikan penuntutan. Mestinya gelar perkara khusus saja,” tegas Habiburokhman.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon Hutamrin menyatakan, penetapan tersangka terhadap Nurhayati merupakan kewenangan penyidik. Penyidikan dugaan kasus korupsi ini berawal dari Polres Cirebon Kota yang menetapkan Kepala Desa Citemu, Supriyadi sebagai tersangka.
Dalam proses penyidikan, lanjut Hutamrin, hasil pemeriksaan inspektorat terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Supriyadi bersama dengan bendaharanya, bernama Nurhayati terhadap anggaran desa tahun 2018-2020. Diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 800 juta.
Hutamrin menyampaikan, pada 23 November 2021 lalu, Kejari Kabupaten Cirebon menggelar ekspos dugaan kasus korupsi Desa Citemu. Dalam ekspose tersebut berkesimpulan untuk melakukan pendalaman terhasap saksi Nurhayati
