BANDUNG – Rencana pengadaan ponsel bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dengan nilai anggaran sebesar Rp 1 miliar ini masih menjadi sorotan, meskipun pengadaan tersebut telah dibatalkan.
Beragam tanggapan muncul, termasuk dari Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi. Dirinya menyanyangkan apabila rencana pengadaan Rp1 miliar untuk ponsel dewan, benar terealisasi.
“Untuk konteks hari ini, ya, enggak pas, lah. Masih ada Covid-19, lalu sedang ada pengalihan anggaran dan sebagainya,” ungkap Muradi saat dihubungi wartawan Jabar Ekspres, Selasa (22/2).
“Adapun seharusnya dari awal (dewan) jangan terlalu punya motivasi pakai uang negara untuk personal,” tambahnya.
Muradi mengatakan, dewan tak usah membuat kebijakan yang kontroversial. “Jangan bikin kebijakan kontroversi, lah. Enggak terlalu penting juga. Nanti malah mencederai perasaan publik, gak enak,” kata Muradi.
Apalagi, lanjut Muradi, dalam pengadaan ponsel Rp1 miliar ini, tiap dewan memiliki kebutuhan dan keperluan yang berbeda.
“Harus sesuai kebutuhan, jangan dipukul rata. Saya kira ini ranah pribadi. Lebih baik diserahkan kepada setiap anggota kebutuhannya ingin handphone apa?” ucap Muradi.
Adapun masukan darinya, anggaran tersebut digunakan untuk keperluan yang lebih relevan di kondisi pandemi Covid-19 yang sedang sudah seperti ini.
“Lebih baik alihkan ke sejumlah acara atau kegiatan charity, kemasyarakatan, bantuan sosial misalnya, atau bahkan untuk keperluan dapil (daerah pemilihan),” pungkas Muradi. (zar)
