JABAREKSPRES.COM – Berdasar pada penyataan resmi Perdana Menteri Morrison yang mengatakan bahwa situasi di Ukraina mencapai tahap yang sangat berbahaya. Hal itu membuat Pemerintah Australia mengevakuasi kedutaan besarnya di Kiev dan mengimbau seluruh warganya untuk meninggalkan Ukraina.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dalam sebuah pernyataan mengatakan Staf kedutaan besar Australia di Kiev diarahkan ke kantor sementara di Lviv, sebuah kota di Ukraina barat yang berjarak sekitar 70 kilometer dari perbatasan dengan Polandia
“Kami terus menyarankan warga Australia untuk segera meninggalkan Ukraina dengan cara komersial,” kata Payne.
Sementara Amerika Serikat dan Eropa meningkatkan peringatan mereka tentang serangan oleh Rusia. banyak pihak menilai tindakan sepihak otokratis Rusia yang mengancam dan menggertak Ukraina yang menjadi sesuatu yang sepenuhnya dan sama sekali tidak dapat diterima.
Sementara Kremlin menolak tanggapan diplomatik bersama oleh Uni Eropa (EU) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terhadap tuntutannya untuk mengurangi ketegangan sebagai tindakan yang tidak sopan.
Rusia selama ini berupaya keras untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh di Eropa pasca-Perang Dingin.
Selain mengevakuasi kedutaan besar Australia di Kiev, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyerukan kepada China untuk tidak tetap “tenang dan diam” mengenai krisis di Ukraina.
Morrison, yang pemerintahannya memiliki hubungan dingin dengan China, juga meminta Beijing untuk berbicara atas nama Ukraina setelah China mengkritik pertemuan para menteri luar negeri AS, Australia, Jepang dan India di Melbourne pekan lalu.
“Pemerintah China dengan senang hati mengkritik Australia, namun tetap diam terhadap pasukan Rusia yang berkumpul di perbatasan Ukraina,” kata Morrison dalam sebuah konferensi pers.
“Koalisi otokrasi yang kita lihat, yang berusaha untuk menggertak negara lain, bukanlah hal yang Australia anggap enteng,” ujar Morrison.
Hubungan antara Australia dan negara mitra dagang utamanya China memburuk setelah Canberra melarang Huawei Technologies beroperasi di jaringan internet 5G-nya pada 2018.
Selain itu, pemerintah Australia memperketat undang-undang terhadap campur tangan politik asing dan mendesak penyelidikan independen terhadap asal-usul COVID-19. (ant/rit))
