DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus menggairahkan ekonomi melalui penggenjotan investasi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menuturkan, Kota Depok saat ini memang sedang berada pada posisi terbawah angka kemiskinan di wwilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Hal itu sebagaimana merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang menempatkan Kota Depok di urutan terendah dengan raihan 2,58 persen persentase jumlah penduduk miskin se-Jabar.
Di posisi terendah kedua ditempati Kota Bandung dengan capaian 4,37 persen menyusul Kota Bekasi 4,74 persen.
Sementara, tingkat persentase kemiskinan dengan score tertinggi diraih Kota Tasikmalaya 13,13 persen, disusul Kota Kuningan 13,1 persen dan urutan ketiga tertinggi diduduki Kota Indramayu, yakni dengan score 13,04 persen.
“Kota Depok mencatatkan angka kemiskinan terendah se-Jawa Barat pada tahun 2021 yaitu 2,58 persen. Jumlah ini juga jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat yakni 8,40 persen menurut data,” kata Dadang.
Menurut Dadang, menurunnya angka kemiskinan di Kota Petir itu, lantaran Pemkot Depok sejauh ini memiliki startegi dalam pengentasan kemiskinan.
“Saat ini program pembangunan salah satunya diorientasikan pada pemulihan ekonomi. Hal itu merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di Depok,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, di tengah merebaknya Covid-19 ini membawa ekses buruk bagi peningkatan ekonomi suatu daerah. Sehingga butuh langkah tepat untuk dapat memulihkan ekonomi yang sedang terpukul akibat pandemi.
“Naiknya angka kemiskinan hampir terjadi merata di semua daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat, termasuk di Kota Depok,” kata dia.
Meski demikian, pihaknya mengaku bersyukur karena Depok masih mampu menekan angka kemiskinan akibat Covid-19.
Untuk mengatasi tantangan yang ada saat ini, kata Dadang, sejumlah langkah berupa peningkatan investasi terus digenjot.
“Berbagai program yang sudah ditetapkan adalah 5.000 wirausaha baru (start up) dan 1.000 perempuan pengusaha. Kemudian Kartu Depok Sejahtera (KDS), dan mulai menyelesaikan mismatch atau ketidaksesuaian antara angkatan kerja (lulusan) dengan dunia kerja,” ujarnya. (mg2/zar)
