JAKARTA – Wakil Presiden Maruf Amin menginginkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) agar dikaji ulang dan diberi perhatian khusus yang lebih serius.
Pasalnya terjadi lonjakan kasus covid-19 secara masiv, bahkan ada yang memprediksi akan terjadi puncaknya pada februari hingga maret mendatang.
“Karena penyebarannya cepat dan bahkan diperkirakan Februari ini akan mencapai puncaknya dan sampai dengan awal Maret,” kata Wapres seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (28/1).
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut menyoroti peningkatan Omicron yang pesat, hingga menyebabkan kematian.
Karenanya tujuan PTM dikaji ulang pelaksanaan tersebut, kata Maruf Amin untuk menentukan apakah kebijakan PTM akan tetap dilanjutkan atau dicari solusi lain, agar mencegah penularan Omicron, namun anak-anak tetap bisa belajar.
Ia berharap, jajaran pemerintah jauh lebih siap mencegah angka penularan dan kematian akibat paparan Covid-19, karena sudah memiliki pengalaman dalam penanganan varian Delta sebelumnya.
Terkait pernyataan Wapres, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan, mekanisme PTM sudah tertuang dalam Surat keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dengan mempertimbangkan level PPKM.
“Ketentuan yang ditetapkan dalam SKB 4 Menteri sudah mempertimbangkan dan mengakomodasi mekanisme berdasarkan level PPKM. Termasuk jika ada kondisi penyebaran yang meningkat,” kata Anang.
“Kalau daerah tertentu ditetapkan sebagai PPKM level 3 dan 4 otomatis tidak PTM terbatas 100 Persen. Apalagi PPKM level 4, wajib menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tegasnya.
