MENANGGAPI pembelajaran tatap muka (PTM), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (PG2) menilai bahwa Sekolah Dasar (SD) masih tidak bisa menerapkan PTM 100 Persen.
Hal tersebut diungkapkan P2G lantaran adanya perbedaan pemahaman soal pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) pada masa pandemi.
Pihaknya pun mengharapkan skema PTM itu dilakukan secara bertahap, “Sebetulnya siswa SD masih belum bisa melaksanakan PTM terbatas 100 persen,” jelas Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dilansir dari JawaPos.com, Minggu (16/1).
“Misal, 50 persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen,” tambah Iman.
Menurutnya, PTM itu terlalu terburu-buru diterapkan pada setiap jenjang pendidikan. Apalagi mengingat, kasus Omicron di Indonesia yang juga semakin tinggi dalam beberapa pekan terakhir.
“P2G menghawatirkan gelombang Omicron yang terus merangkak naik. Kami berharap Kemdikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100 persen. Khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga didesak untuk segera meningkatkan cakupan vaksinasi anak 6-11 tahun, termasuk melakukan vaksinasi booster untuk guru. Direkomendasikan agar vaksinasi guru dan peserta didik dapat menjadi acuan, khususnya untuk siswa SD.
“Guru sebagaimana tenaga kesehatan (nakes) berada di garda depan menghadapi risiko terpapar Covid-19, karena berinteraksi dengan banyak anak setiap hari. Jadi sudah selayaknya guru mendapatkan booster vaksinasi untuk melindungi diri, keluarga dan peserta didik,” tutup Iman. (jp/zar)
