BANDUNG – Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat, saat ini terdapat 3.655 tenaga kerja kontrak (TKK).
Kondisi ini dianggap berlebihan dan mengakibatkan beban anggaran membengkak. Bahkan diduka para tenaga kerja kontrak itu merupakan titipan dari tim sukses.
Berdasarkan analisis beban keja (Anjab), seharusnya idealnya jumlah tenaga kerja kontrak di Pemda Bandung Barat berjumlah sekitar 1.500 orang.
Dengan begitu, rencananya Pemkab Bandung Barat akan memangkas hampir separo dari total jumlah tenaga kontrak itu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Yakub Anwar Lewi meminta, Pemkab Bandung Barat agar selektif dalam menentukan TKK yang akan dipertahankan.
Dia meminta, sebaiknya memprioritaskan dulu TKK yang sudah lama mengabdi. Seperti limpahan dari Kabupaten Bandung.
‘’Jadi mempertahankan mereka sama dengan menghargai jasa dan pengabdiannya yang mengabdi sejak Bandung Barat berdiri,” ujar Yakub, pada Jumat (14/1).
Yakub mengaku prihatin dengan banyaknya Tenaga Kerja Kontrak di Pemkab Bandung Barat. Sebab dengan banyaknya tenaga kontrak maka akan menjadi beban pengeluaran.
“Jadi ini otomatis semakin besar pula pengeluaran yang harus ditanggung Pemkab Bandung Barat,’’ujar dia.
Menurutnya, berdasarkan Informasi dalam setahun untuk membayar gaji TKK mencapai Rp144 miliar.
‘’Ini sebuah angka fantastis yang sebenarnya bisa dipakai untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Yakub menyayangkan anggaran yang dikeluarkan KBB untuk tenaga kerja kontrak dinilai terlalu besar.
“KBB daerah otonomi baru, tapi pengeluaran untuk pegawainya luar biasa besar,” ucapnya.
Dia menduga membengkaknya jumlah TKK tak kemungkinan banyaknya titipan dari tim sukses kepala daerah.
Indikasinya, Tenaga Kerja di KBB selalu bertambah pasca selesai Pilkada, dengan dalih titipan tim sukses.
“TKK baru ini titipan dari oknum tim sukses, jelas ini menjadi hal buruk bagi KBB, sekarang dikurangi begitu selesai Pilkada membengkak lagi,” ungkap Yakub.
Yakub mengungkapkan, para TKK baru tersebut banyak yang bekerja dengan cara membayar pada oknum tim sukses.
“Ada yang membayar Rp10 – Rp 20 juta. Kami tahu, setelah ada beberapa yang datang ke Sekretariat P4KBB, mirisnya itu setelah bekerja banyak yang tidak menerima gaji,’’katanya.
