oleh

Pemerintah Lindungi Tenaga Kependidikan dari BPJS Ketenagakerjaan

BANDUNG – Pemerintah pusat memberikan perlindungan kepada setiap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kemendikbud Ristek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Dengan terbitnya aturan tersebut, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Suwilwan Rachmat, mengapresiasi atas dukungan Kemendikbudristek.

Menurut dia, aturan tersebut menjadi momentum untuk mengakselerasikan jaminan sosial dan seluruh ekosistem pendidikan dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Kemendikbud Ristek Nomor 8 Tahun 2021.

“Perlindungan sosial ketenagakerjaan ini sangat besar manfaatnya. Selain membantu meningkatkan kualitas kerja civitas pendidikan juga membuat keluarganya lebih tenang saat ditinggal menjalankan tugas,” ujar Suwilwan Rachmat, Jumat (14/1).

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK menggelar Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya Surat Edaran Kemendikbud Ristek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Sosialisasi dibuka Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, Suharti dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Yohanes Baptista Satya Sananugraha, serta diikuti seluruh sekretaris daerah, kepala dinas pendidikan provinsi, kota/kabupaten dan berbagai stakeholder lainnya.

Suharti mengatakan, Kemendikbud Ristek telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis di dalam payung kebijakan merdeka belajar. Seluruhnya ditujukan untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

“Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Bicara tentang kualitas, tentu di dalamnya ada perlindungan. Karena kita ingin memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga terlindungi dari risiko kerja dan sebagainya,” jelas Suharti.

“Ada instruksi presiden tersebut, tentunya semua yang ada di ekosistem pendidikan perlu patuh terhadap arahan dari Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Kemendikbud Ristek yang telah berkomitmen dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, sesuai dengan amanah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

“Penghargaan yang tinggi juga kami berikan kepada jajaran Kemendikbud Ristek, di bawah pimpinan mas menteri dan bu sekjen dengan berbagai upaya melahirkan berbagai policy untuk memastikan perlindungan jamsostek hadir. Kemudian jajaran Pemda juga luar biasa dalam mengimplementasikan Inpres,” paparnya.

Dia pun juga mengingatkan seluruh pimpinan perguruan tinggi, satuan pendidikan sekolah yayasan dan lain-lain. “Mari kita inplementasikan Inpres dan surat edaran ini, sehingga seluruh pekerja di ekosistem pendidikan ini terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan,” papar Zainudin.

Menurut data BPJAMSOSTEK, hingga saat ini terdapat 882 ribu tenaga kerja di ekosistem pendidikan yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK, jumlah tersebut baru mencapai 36 persen dari jumlah total sejumlah 2,5 juta pekerja.

Dalam kesempatan yang sama, BPJAMSOSTEK juga menyerahkan santuan kepada 2 ahli waris tenaga pengajar yang meninggal dunia. Masing-masing ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 184 juta dan Rp 216 juta yang terdiri dari manfaat Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan beasiwa untuk 2 orang anak.

“Semoga hari ini akan jadi momentum kita memerdekakan para tenaga pendidik, tenaga pendukung, guru, dosen dan seluruhnya, melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Zainudin. (tur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga