JAKARTA – Direktorat Jendeal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan keamanan dan kenyamanan terkait protokol kesehatan bagi para delegasi, yang mengikuti rangkaian acara Presidensi G20 di Indonesia mulai Desember 2021.
“Kita bersama dengan seluruh komunitas airport, Angkasa Pura bahu membahu bersama menjadi satu tim berikan kelancaran,” kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga DJBC Kemenkeu Syarif Hidayat di Jakarta, Rabu (8/12).
Syarif mengatakan hal itu dilakukan karena DJBC menjadi bagian tim nasional logistik finance track sehingga bertanggung jawab terkait penataan alur kedatangan hingga protokol kesehatan para delegasi.
“Penerbangan direct ke Bali belum ada jadi delegasi datang ke Jakarta untuk transit kemudian dibawa ke Bali menggunakan pesawat khusus,” ujanya.
Ia menyebutkan akan ada sekitar 150 rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia yang telah dimulai sejak Desember 2021 hingga Oktober 2022 nanti dengan pelaksanaannya diselenggarakan di Bali, Jakarta, dan beberapa kota lain.
Syarif menjelaskan setiap delegasi yang mewakili negaranya harus ada surat mandat dan mereka harus telah memenuhi persyaratan vaksinasi sesuai negara masing-masing.
Para delegasi juga harus menunjukkan hasil tes swab PCR dengan masa berlaku 3×24 jam sebelum keberangkatan kemudian mereka harus mengisi data diri di aplikasi PeduliLindungi.
Kementerian Kesehatan telah menambahkan beberapa bahasa pada aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan para delegasi dalam mengisi data diri.
Para delegasi pun disediakan jalur khusus kedatangan agar tidak tercampur dengan penumpang udara lainnya yang kemudian diarahkan menuju hospitality lounge atau G20 lounge untuk pengambilan sampel PCR TM dengan hasil keluar kurang dari dua jam.
Syarif melanjutkan, ketika hasil tes dari para delegasi negatif maka mereka yang mengikuti rangkaian acara Presidensi G20 di Bali akan disediakan pesawat khusus.
Untuk delegasi yang mengikuti rangkaian acara Presidensi G20 di Jakarta akan diantar dengan transportasi khusus yang disediakan oleh pemerintah Indonesia.
Syarif menuturkan para delegasi Presidensi G20 ini diberikan kelonggaran berupa visa khusus G20 dan isolasi berbasis karantina buble.
Ia mengatakan karantina buble berarti para delegasi yang berasal dari berbagai negara ini diperbolehkan menerapkan karantina di lokasi acara namun dilakukan tes antigen setiap hari.
