JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta untuk seluruh daerah di Indonesia untuk segera melakukan vaksinisasi untuk anak kelompok anak-anak usia 6-11 tahun.
Vaksininasi untuk anak ini terbilang sangat penting. Sebab, anak-anak juga sangat rentan akan tertularnya Covid-19.
Selain itu, melalui Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO negara-negara di dunia juga diminta untuk memperbanyak sampel genome sequencing.
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan respons fasilitas kesehatan, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dan menyegerakan vaksin untuk masyarakat rentan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian vaksinisasi untuk anak sudah menjadi target khusus pemerintah.
Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran varian baru Omicron yang saat ini sudah terdeteksi di sekitar 45 negara.
‘’Anak-anak termasuk kelompok usia yang banyak terkena varian ini. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi kelompok usia tersebut,’’kata Menko Airlangga usai menggelar rapar terbatas dengan Presiden RI, Senin (6/12).
Selain itu, Presiden juga memberikan arahan bahwa terkait pemberlakuan karantina selama 10 hari untuk siapa saja yang berpergian ke luar negeri di luar 11 negara yang dilarang.
Pemerintah juga tengah menyiapkan skema untuk pelaksanaan vaksinasi booster yang direncanakan akan dilakukan di tahun mendatang. P
‘’Pelaksanaan ini akan diatur melalui peraturan menteri kesehatan (permenkes),’’ucapnya.
Presiden juga meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari.
‘’Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI (penerima bantuan iuran) dan juga vaksin non PBI. Ini yang akan diatur dalam Permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Airlangga.
Terkait capaian vaksinasi nasional, Airlangga menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi dosis pertama adalah sebesar 68,42 persen dan dosis kedua sebesar 47,55 persen dari target yang telah ditetapkan.
Masih terdapat sembilan provinsi yang cakupan vaksinasi dosis pertamanya di bawah 50 persen, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.
Dalam keterangan persnya, Menko Ekon juga memaparkan mengenai persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
