oleh

Buruh Tuntut Kenaikan UMK 10 Persen, Apindo Sumedang Buka Suara

SUMEDANG – Para buruh di Sumedang sempat gelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) sebesar 10 persen.

Terkait hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sumedang turut angkat suara.

Dewan Pengupahan Apindo Sumedang, Nonot Daryono mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan formula perhitungan PP 36/2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota tahun 2022.

Baca Juga:  Aktivis Buruh Kabupaten Bandung, Uben Yunara Diangkat Jadi Komisaris PT BPR Kerta Raharja

“Jika Pak Gubernur (Jawa Barat) memiliki pandangan lain, kami (Apindo) tidak akan menerima,” kata Nonot di Cimanggung, Selasa (30/11).

“Tentunya akan menempuh jalur hukum. Menteri saja sudah menyampaikan seperti itu,” tambahnya.

Nonot mengaku, sampai sekarang ini Apindo melakukan regulasi yang berlaku mengenai mekanisme penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

“Hal tersebut sudah dievaluasi oleh pemerintah pusat untuk menjaga kondusifitas dan menetralkan secara nasional antara pelaku usaha dengan pihak pekerja,” pungkas Nonot.

Baca Juga:  Anies Baswedan Naikan UMP DKI  Sebesar 5,1 Persen Tuai Pro dan Kontra

Kendati demikian, Nonot menuturkan, apabila ada pihak lain yang mengajukan permohonan, maka Apindo tidak akan menghalangi alias tetap mempersilahkan.

“Untuk di Sumedang, kemarin Pak Bupati merekomendasikan kenaikan sebesar 3,27 persen dari tuntutan buruh sebesar 10 persen, ” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga