JAKARTA – Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Presidensi G20 Indonesia secara resmi mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 hingga 12 bulan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presidensi G20 Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan diplomasi perekonomian melalui pembentukan arsitektur perekonomian dan kesehatan global pasca pandemi Covid-19.
Indonesia juga berkesempatan untuk memperkuat sektor-sektor perekonomian kunci melalui berbagai negosiasi di bawah Presidensi G20.
‘’Berbagai negosiasi dan kerjasama akan dilakukan di sektor perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan SDGs.,’’kata Menko dalam keterangannya, Selasa, (30/11)
Peluang ini diperkuat perannya dalam Presidensi G20 menjadi semakin besar. Sebab didorong juga dengan kondisi Indonesia yang memiliki piramida penduduk yang didominasi oleh usia produktif di rentan usia 20-40 tahun, terbanyak di usia 30-an tahun.
Oleh karena itu, dalam Presidensi G20 Indonesia, peran kaum muda tidak bisa dikesampingkan. Melalui Youth20 (Y20), pemuda dan pemudi memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan dan manfaat dari recovery itu sendiri.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan tentang beberapa isu penting yang perlu menjadi fokus kaum muda secara nasional dan global, yaitu ketenagakerjaan, transformasi digital, lingkungan, khususnya terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, serta keberagaman dan inklusivitas.
Pemuda perlu membangun kewirausahaan sosial untuk menjadi salah satu solusi bagi tantangan sosial ekonomi yang ada saat ini.
Kemudian, dalam transformasi digital, khususnya tata kelola digital dan financial digital literacy, kaum muda memiliki peran penting dalam membangun inovasi untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat.
Inklusi keuangan hanya bisa tercapai apabila masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi melek teknologi.
Program riil yang dibangun oleh pemuda, seperti sejumlah digital platform untuk peer to peer dan e-payment, bisa menjadi solusi bagi tantangan pengembangan digital literacy dan digital governance yang menjadi fokus Pemerintah.
Dalam isu lingkungan, terutama terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, kaum muda memiliki peluang untuk memberikan pengaruh perubahan perilaku guna memandu jaringan yang lebih besar menuju gaya hidup yang tidak melebihi batas kemampuan support dari bumi.
