JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memantau secara langsung upaya percepatan realisasi APBD, khususnya di daerah dengan serapan belanja rendah.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/11), Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan Mendagri Tito meminta jajarannya untuk melakukan analisa dan evaluasi rutin kepada seluruh pemerintah daerah terkait realisasi APBD.
Percepatan realisasi APBD tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet, Rabu (17/11), guna mencapai target pertumbuhan ekonomi akhir 2021 sebesar lima persen.
“Tito kemudian bergerak cepat, memerintahkan jajarannya untuk melakukan analisa dan evaluasi APBD se-Indonesia secara mingguan, khususnya melakukan atensi dan fasilitasi bagi daerah-daerah dengan serapan rendah,” katanya.
“Target ini mendapat tantangan berat, mengingat di Triwulan III/2021 Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,51 persen (yoy). Oleh karenanya, percepatan realisasi tersebut menjadi salah satu kunci untuk mengatasinya,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi terkait analisa dan evaluasi perdana, Tito mengingatkan seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya untuk mendorong percepatan tersebut.
Dalam rakor yang dihadiri pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut, Tito menyebutkan terdapat 20 dari 366 kabupaten yang realisasi belanja pemerintah daerahnya masih sangat kecil.
“Hingga Jumat (19/11), dari 366 laporan APBD kabupaten yang dianalisa oleh Kemendagri itu terdapat 20 kabupaten dengan presentasi realisasi belanja terkecil,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemendagri, rata-rata realisasi tersebut untuk pemerintah provinsi mencapai 78,78 persen, pemerintah kota 74 persen, dan pemerintah kabupaten 74 persen.
“Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja, angkanya menunjukkan tren melemah di belanja. Untuk provinsi realisasi belanjanya 65,12 persen, kabupaten 61,15 persen dan bahkan realisasi belanja APBD kota hanya 59,08 persen,” jelasnya.
Oleh karena itu, Tito memerintahkan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi proyek-proyek APBD yang memiliki pagu cukup besar dan meminta pemda menggenjot belanja daerah sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi.
“Mendagri Tito meminta para sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk meakukan pengendalian anggaran minimal dua kali dalam sepekan, terhadap realisasi APBD di daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (Antara)
