JAKARTA – Pemerintah kembali akan meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bantuan ini diberikan dengan target penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.
Hal ini disampaikan Airlangga usai rapat terbatas bersama Presiden terkait dengan agenda penuntasan kemiskinan.
‘’Kemiskinan ekstrem di tahun2024 itu targetnya adalah nol persen dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Airlangga dalam keterangannya Kamis, (18/11).
Menurutnya, berdasarkan roadmap strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini, pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.
Kemudian pada 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.
Pada 2023-2024, diperluas di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan program top up BLT Desa sebesar Rp300 ribu x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 (ribu) KPM.
‘’Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk program Kartu Sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM.
“Program Kartu Sembako yang di top up juga Rp300 ribu x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember,” kata Airlangga.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengadakan survei sosial ekonomi nasional (susenas) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem ini. “Akan ada survei khusus Susenas kemiskinan di bulan Desember,” tandas Menko Perekonomian.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin telah melakukan rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang merupakan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021.
