NGAMPRAH – Oknum pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) berinisial D, bakal dikenakan sanksi jika dinyatakan bersalah lantaran terlibat kasus pungutan liar (pungli) vaksinasi di Dusun Bambu beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan KBB menyebutkan bahwa ada seorang oknum pegawai yang terlibat dalam kasus pungli vaksinasi tersebut. Ia disinyalir menerima uang tip dari seorang perempuan berinisial M dari pihak swasta yang memasang tarif Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu kepada 20 orang peserta vaksinasi untuk menghindari antrean.
Saat itu D bertugas menjadi pengawas kegiatan vaksinasi di lokasi tersebut, sehingga oknum pegawai itu langsung dipanggil Inspektorat KBB dan Polres Cimahi untuk dimintai keterangan.
“Saya sudah meminta Inspektorat untuk investigasi dan juga dengan pak Kapolres. Tentunya, ini sedang didalami untuk menentukan ke depannya seperti apa,” ujar Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, Jumat (29/10).
Terkait sanksi bagi pegawai Dinkes KBB yang terlibat dalam kasus pungli ini, pihaknya masih harus menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat.
“Apakah itu pemberhentian atau penurunan pangkat, dan lain sebagainya, saya menunggu investigasi dari Inspektorat,” katanya.
Untuk saat ini, pihaknya masih belum bisa memberikan tindakan ataupun sanksi bagi pegawai Dinkes KBB yang terlibat dalam kasus tersebut karena investigasi yang dilakukan masih belum rampung.
“Yang menerima uang sebenarnya bukan ASN dari Bandung Barat. Memang orang luar yang mungkin berteman, tapi ada bantuan juga dari ASN kita,” ucapnya.
Sementara saat disinggung terkait teknis pendaftaran vaksinasi, Hengky mengatakan sudah ada yang dilakukan secara online, termasuk di objek wisata Dusun Bambu yang menjadi lokasi pungli tersebut.
“Tinggal pengaturan di lapangan itu, bagaimana EO saja gitu. Lalu tergantung manusianya ya, kalau memang disiplin untuk ngantre, ya mereka harus ngantre. Jadi harus ada peran dari EO dan panitianya untuk mengatur,” ucapnya. (mg6)
